Jelang Pilkada Aceh
Tu Sop Bantah Isu Ulama Tinggalkan Partai Aceh
"Isu ulama meninggalkan Partai Aceh itu tidak benar. Tidak ada itu," H MUHAMMAD YUSUF A WAHAB, Ketua HUDA
"Isu ulama meninggalkan Partai Aceh itu tidak benar. Tidak ada itu," H MUHAMMAD YUSUF A WAHAB, Ketua HUDA
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tengku H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop membantah isu bahwa ulama telah meninggalkan Partai Aceh. Ia memastikan bahwa isu itu tidak benar.
"Isu ulama meninggalkan Partai Aceh tidak benar. Tidak ada itu," kata Tu Sop kepada Serambi, Rabu (21/8/2024). Saat dihubungi sore kemarin, Tu Sop mengaku sedang berada di Jakarta.
Tu Sop merasa perlu mengklarifikasi mengingat tajamnya isu tersebut berkembang di masyarakat. Hal ini merujuk pada pengunduran diri Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi dari Penasehat Partai Aceh, Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), dan Tuha Peut Wali Nanggroe.
"Abu (mundur) hanya ingin membebaskan Partai Aceh dalam mengambil keputusan. Tujuannya untuk kebaikan," terang Tu Sop merujuk ke Abu Paya Pasi.
Disamping itu, tambah dia, masalah afiliasi atau dukungan politik seseorang dalam berpolitik itu merupakan hak demokrasi masing-masing orang, apakah itu ulama atau bukan. Jadi, sambung Tu Sop lagi, tidak benar jika dengan mundurnya Abu Paya Pasi kemudian menyimpulkan bahwa ulama meninggalkan Partai Aceh.
"Saya mundur dari pencalonan Partai Aceh juga karena demi kebaikan, demi kedamaian di internal Partai Aceh," timpalnya.
Lebih lanjut, Ketua HUDA ini mengajak semua pihak untuk tidak melihat mereka yang berbeda politik sebagai musuh. Tetapi lihat sebagai teman yang ingin berada di posisi terdepan untuk perbaikan Aceh. Ia menekankan, persatuan dan harmonisasi hubungan adalah nomor satu dari semuanya.
"Siapa pun yang maju (Pilkada) itu teman kita yang ingin perbaikan Aceh ke depan. Terserah nanti rakyat memilih siapa yang terbaik," tutur Tu Sop.
Saat disinggung apakah benar Bustami Hamzah menggandeng dirinya sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada 2024 mendatang, Tu Sop enggan menjawab. Ia hanya menyampaikan bahwa posisi dirinya bukan untuk memastikan diri maju. Keputusan itu ada pada partai yang dibuktikan melalui surat keputusan B1.KWK. "Saya nggak bisa menjawab pasti soal itu, karena yang bisa memastikan itu partai pengusung," ucapnya.
Sikap Elemen Sipil
Terpisah, Serambi juga menerima tanggapan dari Elemen Sipil, pihak yang sedari awal awal getol mendorong dan memperjuangkan Tu Sop maju Pilkada Aceh berpasangan dengan Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
"Mengenai posisi dukungan kami dalam Pilkada Aceh 2024, saat ini Elemen Sipil belum menentukan arah dukungan. Nanti akan kita lihat mana pasangan yang lebih layak untuk Aceh," kata Juru Bicara Elemen Sipil, Zulfikar Muhammad.
Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan akhir mengenai dukungan Elemen Sipil akan didasarkan pada kajian mendalam terhadap visi dan misi masing-masing pasangan calon. Elemen Sipil berkomitmen untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan dan kepentingan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Lalu bagaimana sikap Elemen Sipil terhadap keputusan Tu Sop yang dikabarkan maju Pilkada bersama Bustami Hamzah? "Kami, Elemen Sipil, dengan penuh rasa hormat dan antusiasme, mengucapkan selamat kepada pasangan Bustami dan Tu Sop atas pencalonan mereka sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh," ucap Zulfikar.
Dia menjelaskan, sejak awal, salah satu target utama dari Elemen Sipil adalah memastikan bahwa dalam pemerintahan dan kepemimpinan Aceh ke depan, terdapat calon dari kalangan agamawan, khususnya ulama, sebagai alternatif pilihan masyarakat.
"Kami percaya bahwa ulama dan tokoh agama memiliki kapasitas dan integritas yang sangat penting untuk memimpin dan mengarahkan pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi. Peran mereka dalam masyarakat tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai panutan dalam hal keadilan dan kebaikan sosial," ujar Zulfikar.
"Dengan adanya calon dari kalangan agamawan, kami berharap masyarakat Aceh akan memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menentukan pemimpin yang tidak hanya berkompeten dalam aspek administratif, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai agama dan budaya lokal,"
"Langkah ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung kepemimpinan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai luhur. Kami yakin bahwa calon dari ulama akan mampu membawa perspektif yang lebih holistik dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh," tambah Juru Bicara Elemen Sipil.(yos)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.