Mari Sama-sama Kita Jaga Pilkada Damai

SEJAK Selasa (27/8/2024) kemarin, Komisi Independen Pemilihan (KIP) mulai membuka proses pendaftaran bakal calon kepala daerah, yang akan berlangsung hingga Kamis (29/8/2024). Hal itu sekaligus menandai dimulainya Operasi Mantap Praja Seulawah 2024 oleh jajaran Polri.

Operasi tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada hingga hari pencoblosan 27 November 2024 nanti. Total pasukan yang akan diturunkan mencapai 47.298 personel.

“... Polda Aceh melibatkan 47.298 personel pengamanan, yang terdiri dari 10.350 personel Polri, 4.799 personel TNI, dan 32.149 personel linmas,” kata Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa kemarin.

Jumlah personel yang diturunkan tersebut tentunya berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang terjadi. Sesuai data IPKP (indeks potensi kerawanan pemilihan) Baintelkam Polri, ada 9 kabupaten/kota di Aceh yang termasuk dalam kategori rawan dan 14 lainnya kategori kurang rawan. 

Kapolda juga menyebutkan ada 12.891 TPS yang harus dilakukan pengamanan, antara lain 10.814 TPS kurang rawan, 1.957 TPS rawan, dan 91 TPS sangat rawan.

Upaya Polda Aceh untuk mewujudkan Pilkada aman dan damai ini patut kita apresiasi. Apalagi melihat dinamika politik yang berkembang belakangan ini yang semakin panas dan cenderung mulai terpolarisasi. Di level gubernur misalnya, tingkat persaingan akan sangat ketat karena hanya ada dua pasangan yang akan bertarung secara head to head.

Kondisi ini tentu saja menjadi rawan terjadi konflik horizontal. Peluang terjadinya polarisasi sangat besar, yang akan menciptakan garis pemisah di masyarakat antara pendukung masing-masing calon. Saat ini saja, narasi-narasi tersebut mulai bermunculan di media sosial, dengan mencoba mengkotak-kotakkan pendukung ulama dengan yang bukan. Bibit-bibit fanatisme dan politik identitas mulai terlihat, yang sengaja dimainkan untuk memperkuat basis dukungan.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa fanatisme politik yang berlebihan sering kali berujung pada bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga korban jiwa. Dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi, dan politik akan sangat merugikan dan sulit diperbaiki dalam jangka pendek.

Nah untuk mencegah konflik tersebut terjadi, tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran Polisi dan TNI. Perlu partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Semua harus proaktif mengambil langkah-langkah pencegahan. 

Pendidikan politik kepada masyarakat perlu ditingkatkan, agar mereka memahami pentingnya menjaga kedamaian dan stabilitas. Demikian juga kampanye damai dan dialog antara pendukung calon perlu digalakkan, dan peran media harus diarahkan untuk mendukung upaya-upaya ini.

Partisipasi aktif semua elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik. Mari sama-sama kita jaga Pilkada Aceh yang aman dan damai, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi sumber kekuatan.(*)

POJOK

Tim futsal Aceh siap beri kejutan di PON

Semoga saja kejutan yang positif

Mahasiswa gelar aksi damai kawal RUU Pilkada

Tenang, sudah dibatalkan DPR kok

Air Perumda Tirta Tamiang keruh dan sering mati

Ternyata dimana-mana problemnya sama ya?