Dimana MPA di Hari Pendidikan Aceh

Oleh: Dr. Muhibuddin Hanafiah, M.Ag*)

Di tengah ketidakjelasan legalitas dan kredibilitas kepengurusan Majlis Pendidikan Aceh (MPA) Periode 2024-2029 hasil Mubes, Pemerintah Aceh memperingati Hari Pendidikan Daerah Aceh (Hardikda) ke-65. 

Masyarakat menilai bahwa Pemerintah Aceh tidak saja gagal dalam mengemban amanat rakyat Aceh untuk memajukan pendidikan, tetapi juga gagal dalam menentukan orang-orang yang tepat untuk mengurus pendidikan Aceh yang duduk di MPA. 

Bagaimana Aceh mengejar ketertinggalan pembangunan di sektor pendidikan bila masih saja berkutat dengan sistem primordial dalam menentukan orang yang benar-benar tepat untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh. 

Lalu apa makna dan manfaat bagi rakyat Aceh memperingati hari yang bersejarah ini sedangkan pemerintahnya saja abai dan acuh-tak acuh memikirkan masa depan pendidikan Aceh?

Padahal para founding fathers telah menitipkan amanat mulia ini dengan penuh spirit dan harapan yang lebih baik dari masa mereka dahulu.

Mari kita renungkan tentang rentetan peristiwa besar bersejarah di Aceh pasca tahun 1945 yang menentukan masa depan Aceh adalah berakhirnya konflik Aceh (gerakan DII/ TII di bawah pimpinan Tgk Daud Beureueh, mantan Gubernur Militer Aceh-Sumut) dengan pemerintah pusat tahun 1953. 

Setelah itu beberapa tahun kemudian (1957) pemerintah pusat menetapkan kembali status Aceh sebagai daerah Istimewa.

Setahun berlalu (1958) pemerintah Daerah Istimewa Aceh mulai membangun kampus Darussalam sebagai Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma), sebagai jantoeng hate masyarakat Aceh melalui sebuah yayasan yang dibentuk pada 26 Maret 1958, yaitu Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh-Yayasan Pembangun Darussalam (YDKA-YPD)  yang berfungsi sebagai pendiri dan pengembang Kopelma Darussalam. Setahun  kemudian, 2 September 1959 Kopelma Darussalam dinyatakan secara resmi berdiri megah. 

Baca juga: Rapat Dengan Menkeu, Haji Uma Minta Dana Pendidikan Rp 722,6 Triliun Diprioritaskan Ke Guru Honorer

Kopelma Darussalam merupakan simbol dan semangat kebangkitan dan titik tolak kemajuan pendidikan di Aceh pasca konflik politik yang berkepanjangan. 

Tugu yang berdiri megah di tengah lapangan kampus Darussalam adalah saksi bisu tentang betapa kobaran hasrat dan api jiwa masyarakat Aceh untuk keluar dari keterbelakang menuju masa depan yang lebih bermartabat.

Pembangunan di bidang pendidikan diakini sebagai salah satu solusi dan kunci untuk menuju cita-cita dan mimpi tersebut. Hanya saja ruh pendidikan yang dibangun tersebut terus mencari bentuk idealitasnya. 

Kendati harapan dan cita-cita ideal pendidikan yang khas Aceh belum terwujud sampai hari ini, ikhtiar ke arah itu terus saja dilakukan oleh pemerintah di Aceh dengan dukungan kaum terpelajar, cerdik pandai, intelektual, para sarjana Darussalam dan seluruh masyarakat Aceh.

Harapan Pendidikan Aceh

Menurut pandangan sejumlah pendiri dan penggagas Darussalam, sebagaimana disunggung oleh alm Prof Safwan Idris, sebenarnya konsep keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan adalah model pendidikan terpadu, integrasi  dan berkualitas (agama dan umum), tidak berdiri sendiri sebagai lembaga terpisah sebagaimana yang terwujud sekarang (UIN, USK Pante Kulu).