Polwan dan Peran Unit Pelayanan Perempuan & Anak

AMRINA HABIBI, S.H., M.H., Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Lahir sebagai perempuan tentu menjadi sebuah karunia yang harus disyukuri dengan segenap sukacita karean di mata Allah yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah soal ketakwaannya.

Laki-laki dan perempuan terlahir berbeda, maka berbeda pulalah kebutuhan, pandangan, dan aspirasi antara laki laki dan perempuan. Karena perbedaan kelamin itulah, maka semua harus dijamin, diberikan peluang dan kesempatan untuk berkarya, dan memperoleh haknya secara adil.

Dalam dunia kepolisian, ternyata ada situasi khusus juga yang kemudian membuka akses bagi perempuan untuk menjadi anggota polisi, karena sebelum tahun 1948, perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan kepolisian atau menjadi anggota polisi.

Polwan yang lahir pada 1948 merupakan hasil inisiatif organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sesuatu sekali!

Inisiatif itu muncul karena berangkat dari situasi Agresi Militer Belanda II, di mana terdapat banyak kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengungsi perempuan, terutama  pemeriksaan fisik terhadap perempuan tentu sulit dilakukan oleh laki-laki dan tak ayal para suami yang notabene anggota polisi sering meminta tolong ibu-ibu Bhayangkara untuk melakukan peran tersebut.

Terbukalah babak baru bagi perempuan karena pada tanggal 1 September 1948 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan adalah awal mula Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatra yang bermarkas di Bukittinggi memberikan kesempatan untuk mendidik enam siswi pertama menjadi polisi.

Jumlah yang sedikit, tetapi telah menorehkan sebuah pintu masuk dan kebanggaan bagi perempuan dan jumlah polwan terus bertambah dan saat ini mengutip Koran Tempo, 4 September 2023, jumlah polwan sekitar 6 persen dari total anggota Kepolisian RI di seluruh Indonesia yang mencapai sekitar 434.000 personel.

Meski hanya berjumlah sekitar 26.000 orang, tetapi  polwan memiliki peran dan fungsi yang tak kalah dengan polisi pria dan Polri  memberikan kesempatan dan peluang kepada polwan untuk berkembang, meraih, dan menempati jabatan setara dengan perwira tinggi. Komitemen tersebut disampaiakn oleh Kapolri  Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi pada HUT Polwan tahun lalu.

Kiprah Polwan dan Unit PPA

Polwan memiliki arti dan kontribusi yang luar biasa bagi organisasi kepolisian karena polwan memiliki kepekaan gender yang lebih baik dalam meningkatkan respons terhadap kejahatan berbasis seksual dan gender. Hal ini selaras dengan konsideran menimbang dari  Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 6 Juli tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Seiring dengan berjalannya waktu dan dunia semakin berkembang dengan teknologi yang semakin memabukkan manusia dan masalah dalam masyarakat semakin  kompleks, serta meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku maka  unit PPA dibentuk dengan tugas dan fungsi yang melekat.

Sebagai unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku, tentunya unit ini terus berkembang dan harus beradaptasi dengan cepat untuk menyikapi keadaan dan masyarakat, khsusunya perempuan bisa merasakan mamfaatnya secara langsung.

Jika melihat pada sejarah maka awalnya pelayanan kepada perempuan anak dilakukan di ruang pemeriksaan khusus (RPK), kemudiam menjadi unit, lalu kemudian menjadi subdit dan selentingan kabar gembira bahwa saat ini Polri juga sedang berjuang agar subdit menjadi direktorat.

Jika ini berhasil tentu suatu capaian yang sangat luar biasa dan keren dan patut kita acungi jempol dengan doa terbaik agar perjuangan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Unit PPA ini sangat identik dengan polwan walaupun tidak semua yang ditempatkan di unit PPA adalah polwan. Sebuah ‘framing’ yang lembut yang mampu menghapuskan kesangaran dari sebuah institusi kepolisian.