Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Kemakmuran dan Tantangan 

Oleh: Teuku Alfin Aulia

Aceh, sebagai wilayah yang dikenal dengan sebutan "Serambi Mekah", memiliki sejarah panjang dalam penerapan syariat Islam. Sejak masa kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-17, syariat Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh.

Namun, dalam perkembangannya, implementasi syariat Islam di Aceh di era modern telah menimbulkan perdebatan dan tantangan tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Beberapa kelompok dan golongan menganggap syariat islam sebagai salah satu faktor yang menghambat Aceh kembali makmur. Lalu benarkah hal ini?

Kemakmuran Aceh di Masa Lalu

Pada masa kejayaannya di abad ke-17 dan 18, Aceh pernah mencapai tingkat kemakmuran yang luar biasa.

Hal ini tidak terlepas dari penerapan syariat Islam yang baik dan adil oleh para sultan Aceh saat itu. Aceh menjadi salah satu episentrum peradaban dunia di Selat Malaka, dengan penguasaan atas perdagangan lada yang mencapai separuh pasar Eropa. 

Kerangka ekonomi yang digerakkan secara massif dan terkoordinir dengan baik, didukung oleh sistem hukum yang berlandaskan syariat Islam, menjadikan Aceh sebagai pusat kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Periode kejayaan Aceh ini mengalami pasang surut, hingga pada akhir abad ke-19, Belanda memproklamirkan Perang terhadap Aceh, yang memberikan dampak buruk bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh.

Embargo ekonomi yang diterapkan oleh Belanda membuat kekuatan ekonomi Aceh dan perdagangan lada dunia ikut remuk.

Masyarakat Aceh turut menyambut proklamasi perang tersebut, dengan mengobarkan perang semesta yang membuat perang ini terus berlangsung, hingga menggugurkan korban mencapai 1.000.000 jiwa (menurut Hassan Tiro). 

Secara lebih luas Masyarakat Aceh lebih memfokuskan perhatiannya pada jihad melawan Belanda dengan perang total yang secara tidak langsung cukup berdampak bagi peradaban dan kondisi sosial Masyarakat Aceh.

Pasca Kemerdekaan Indonesia, Aceh sempat kembali memiliki kekuatan ekonomi yang baik di awal-awal kemerdekaan.

Para pengusaha dan Masyarakat Aceh kala itu dengan ketangguhan ekonominya, dapat memodali berbagai kebutuhan yang dibutuhkan negara Indonesia yang baru saja diproklamirkan. 

Namun, kebijakan pemerintah pusat yang kemudian memusatkan kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara,  berlanjut dengan konflik bersenjata yang berkepanjangan sesudahnya, akhirnya kembali memperlambat pembangunan Aceh.