Menuju Pilkada Aceh 2024

Sudah 2 Kali Debat, Bustami-Fadhil Dinilai Lebih Peduli Kesejahteraan Mantan GAM dan Korban Konflik

Dimana dalam setiap debat tersebut, paslon nomor urut 1 selalu membawa isu tentang kesejahteraan mantan GAM dan korban konflik Aceh.

Editor: IKL
Serambinews.com
Tgk Ismuhar Alias Mancong, Mantan Komandan Operasi GAM Wilayah Batee Iliek. 

“Agar kemampuan fiskal Aceh tetap terjaga dan masalah kesejahteraan masyarakat, terutama bagi eks kombatan, bagaimana cara mengatasinya? Nereka (mantan GAM) juga belum sejahtera, terima kasih,” tanya Bustami kepada Mualem saat debat pertama.

Bustami kembali menyinggung persoalan tersebut dalam debat kedua yang berlangsung di Ballroom The Pade Hotel, Aceh Besar, Jumat (1/11/2024) malam. 

Ada dua kali persoalan ini disinggung oleh paslon 01. Pertama saat penyampaian visi misi oleh Bustami Hamzah dan kedua saat sesi tanya jawab.

“18 tahun sudah perdamaian Aceh, namun masih banyak saudara kita dari eks kombatan dan masyarakat korban konflik belum sejahtera,"

"Pengabaian terhadap kondisi ini adalah kekeliruan besar, karena bisa memunculkan kerawanan sosial,” kata Bustami di bagian akhir penyampaian visi misinya.

Paslon 01 kembali menyinggung tentang kesejahteraan mantan GAM dan korban konflik pada sesi tanya jawab antar paslon, yang mengaitkannya dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). 

Baca juga: Momen Petinju Dunia Muhammad Ali Shalat Jadi Makmum Diimami Sekjen Hizbullah Naim Qassem

Baca juga: Bolivia Rusuh, Massa Pendukung Eks Presiden Evo Morales Serbu Pos Militer, 200 Tentara Disandera

Pertanyaan tersebut diajukan oleh calon wakil gubernur nomor urut 1, Syech Fadhil Rahmi kepada calon gubernur nomor urut 2, Muzakir Manaf Mualem.

“Berkaitan dengan perdamaian dan reformasi hukum, keberadaan BRA sangatlah penting,"

"Hingga saat ini, masih banyak masyarakat korban konflik dan eks kombatan yang belum mendapatkan keadilan pascaperdamaian,”

“Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh, Mualem sebagai ketua KPA (Komite Peralihan Aceh) memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan ketua BRA,”

“Sejak tahun 2017 sampai 2024, pagu anggaran BRA sudah lebih dari setengah triliun rupiah,"

"Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab Anda (Mualem) terhadap penyimpangan anggaran publik yang terjadi di Badan Reintegrasi Aceh?” tanya Syech Fadhil.

Menjawab hal itu, Mualem menjelaskan bahwa BRA merupakan wadahnya para eks kombatan. Tetapi dalam penyelenggaraannya banyak menghadapi masalah. 

Baca juga: Warga Pidie Meninggal Ditikam di Kota Batam, Istri Korban Minta Pelaku Dihukum Berat

Baca juga: Putra Julok Aceh Timur Raih Perak di Kejuaraan Pencak Silat Internasional

Mualem menyampaikan, selama ini komunikasi antara pemerintah dan BRA itu berbeda-beda. Mereka seperti memiliki kepentingan sendiri, sehingga tidak terealisasi anggaran untuk kombatan GAM. 

“Tetapi dalam penyelenggarannya nyan lage hantu bak bak kaye, SKPA saboh, sekretariat saboh, ketua BRA simacam, inilah yang perlu kita sikapi untuk BRA masa ukue BRA supaya lancar,"

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved