Menuju Pilkada Aceh 2024

Jubir Bustami-Fadhil Heran Ada Pihak yang Panik dengan Permintaan Penambahan Pasukan ke Aceh

Hendra Budian mengaku heran mengetahui ada pihak yang panik dengan permintaan penambahan pasukan keamanan di Aceh.

Editor: IKL
Serambinews.com
Hendra Budian, Juru Bicara Paslon 01, Bustami Hamzah - Fadhil Rahmi. 

SERAMBINEWS.COM - Juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Hendra Budian, mengaku heran mengetahui ada pihak yang panik dengan permintaan penambahan pasukan keamanan di Aceh.

Permintaan tambahan pasukan itu sebelumnya disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Samsul Bahri Tiyong, yang ditujukan kepada Kapolri, Minggu (17/11/2024).

"Heran saja, kenapa mereka panik. Biasanya, yang panik itu mereka yang memang punya rencana untuk berbuat curang. Kan begitu logika sederhananya," kata Hendra Budian, Senin (18/11/2024) malam.

Hendra menjelaskan, permintaan penambahan pasukan keamanan ke Aceh yang diusulkan oleh Tiyong kepada Kapolri bukan tanpa alasan.

Melainkan berdasarkan beberapa kejadian yang muncul belakangan ini di Aceh.

Termasuk kejadian terbaru, pengeroyokan ketua timses pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pidie nomor urut 1, yang terjadi Minggu (17/11/2024), pukul 23.12 WIB.

Selain itu, sambung Hendra, hal ini juga selaras dengan hasil Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhanas RI pada tanggal 13 November 2024, tentang kerawanan Pilkada di Aceh.

Baca juga: Hadapi Debat Pamungkas, Om Bus dan Syech Fadhil bakal Rebut Hati Masyarakat Aceh

Baca juga: Tak Terdaftar di DPT, Tetap Bisa Memilih, Ini Syarat, KIP Aceh Ingatkan Jangan Salah Beri Pelayanan

"Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi aneh kalau ada pihak yang tidak setuju dengan penambahan pasukan ke Aceh,"

"Mereka yang tidak setuju itu berarti tidak menginginkan Pilkada Aceh ini berlangsung aman, damai, jujur, dan adil," tukas Hendra Budian.

Permintaan penambahan pasukan ke Aceh ini menurut Hendra, juga bukan dimaksudkan untuk merendahkan unsur Forkopimda seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebab masalah kerawanan Pilkada Aceh sudah menjadi pembahasan hangat di tingkat nasional.

"Penambahan pasukan ini jangan dilihat dari kacamata konflik dan perang, melainkan harus dilihat dari kacamata perdamaian,"

"Kita tidak ingin Pilkada ini justru mencoreng perdamaian di Aceh. Jadi tidak perlu alergi dengan aparat keamanan," tegas Hendra Budian.

Hendra juga mengingatkan bahwa  Panglima TNI telah jauh-jauh hari mengingatkan potensi kerawanan Pilkada di 15 provinsi di Indonesia, termasuk Aceh.

Baca juga: Gaji PNS dan PPPK di 2025 Naik, Berikut Prediksi Besaran Kenaikannya

Baca juga: Sembilan Panelis Debat Terakhir Cagub-Cawagub Aceh Dikarantina  

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, pada 21 Maret 2024, dalam  rapat dengan Komisi I DPR RI.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved