Salam
Semua Pihak Harus Dukung Pilkada Jujur
Pilkada yang jujur dan adil juga memiliki arti penting untuk membangun legitimasi pemerintahan daerah, menjaga stabilitas politik dan sosial, serta me
HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (18/11/2024) memberitakan, ribuan Jamaah Safari Subuh (JSS) Masjid Agung Al-Falah, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, bersama tiga calon bupati (cabup) setempat mengucapkan ikrar pilkada jujur. Ikrar itu diucapkan dalam acara peringatan maulid yang diadakan panitia pelaksana maulid JSS masjid tersebut pada Minggu (17/11/2024). Ikrar pilkada jujur itu dipimpin dai nasional asal Pidie, Dr H Amri Fatmi Anzis Lc MA. Selain jamaah, tiga cabup Pidie juga hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah Amiruddin SE MSi, Sarjani Abdullah SH MH, dan Jamaluddin SP. Sedangkan satu cabup lain yaitu Ir Zakaria A Gani tak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
Dalam ikrar tersebut, seluruh jamaah atas nama masyarakat Pidie menyatakan mendukung dan berdoa agar pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung secara damai, adil, amanah, dan jujur. “Kami juga mengajak semua pihak menjaga ukhuah dan persatuan dalam pelaksanaan pilkada ini, karena ukhuah adalah kewajiban dalam Islam,” demikian bunyi ikrar tersebut. Jamaah melanjutkan bahwa masyarakat Pidie dan rakyat Aceh tidak ridha pada pihak manapun yang mencurangi suara masyarakat. “Kami akan menuntut di sisi Allah di hari kiamat, siapa pun yang berupaya atau melindungi upaya kecurangan terhadap suara kami, suara rakyat Pidie dan Aceh,” ucap jamaah dalam ikrar tersebut.
Sementara itu, Dr Amri Fatmi Anzis selaku pendidik JSS Masjid Agung Al-Falah mengatakan, ikrar pilkada jujur ini menjadi saksi di hadapan Allah Swt sehingga menjadi referensi bagi cabup/cawabup Pidie yang akan bertarung dalam pilkada nanti.
Seperti kita ketahui, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang hanya tinggal menghitung hari. Dalam waktu kurang dari dua minggu ke depan, masyarakat 37 provinsi--minus DI Yogyakarta--dan 508 kabupaten/kota di Indonesia akan memilih gubernur/wakil gubernur serta bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota definitif. Kita semua tentu berharap agar pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini menjadi pesta demokrasi yang berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
Dengan kejujuran dan keadilan dari semua pihak yang terlibat, maka pilkada akan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Kondisi ini akhirnya menghasilkan pimpinan daerah yang benar-benar mencerminkan pilihan dan keinginan rakyat. Pilkada yang jujur dan adil juga memiliki arti penting untuk membangun legitimasi pemerintahan daerah, menjaga stabilitas politik dan sosial, serta mencerminkan prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam sistem politik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, integritas dari semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pilkada mulai dari penyelenggara, pasangan calon kepala daerah dan parpol pengusungnya, pejabat dan ASN, aparat keamanan, hingga masyarakat atau pemilih, jelas sangat diperlukan. Dengan integritas semua elemen tersebut, pilkada akan berlangsung secara fair. Dengan cara itu, kita berharap hasil pilkada nanti benar-benar mencerminkan suara dan keinginan masyarakat. Bagi pemilih, pilkada ini tentu menjadi kesempatan emas untuk menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa dipengaruhi oleh politik uang (money politics), intimidasi, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.
Jadi, sekali lagi, adanya dukungan, kerja sama, dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dengan sinergisitas yang kuat antara semua elemen dimaksud, kita harapkan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Semoga! (*)
POJOK
Pria 50 tahun tewas dianiaya atas dugaan khalwat
Harusnya jangan main hakim sendiri kan?
Jamaah subuh bersama cabup Pidie ikrar pilkada jujur
Ikrar seperti ini juga harus dilakukan oleh semua pihak terkait lainnya kan?
Warga antre hingga 2 jam untuk mendapatkan pertalite
Sampai kapan kondisi ini akan berakhir ya?
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.