Aksi Kekerasan Pilkada Marak di Pesisir Timur, Forum LSM Aceh Minta Polisi Perkuat Pengawasan

SERAMBINEWS.COM - Forum LSM Aceh menemukan sejumlah kasus pelanggaran yang mewarnai Pilkada Aceh 2024.

Berbeda dengan temuan di wilayah pantai barat, untuk wilayah pantai timur Aceh, kasus kecurangan yang ditemukan lebih banyak diwarnai aksi kekerasan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Pemantau Pilkada Forum LSM Aceh, Roys Vahlevi. Pihaknya mengaku telah mengerahkan ratusan pemantau ke seluruh Aceh.

"Misalnya, ada temuan kasus sekelompok pemuda yang mendatangi sejumlah warga di Aceh Utara untuk memaksa memilih kandidat tertentu."

"Mereka mewanti-wanti, jika kandidat yang tidak mereka inginkan menang di desa itu, bakal ada risiko yang akan dihadapi warga," ungkap Roy.

Kasus ancaman seperti itu dikatakannya, tidak hanya terjadi di satu kecamatan, tapi di beberapa kecamatan lainnya. 

Bahkan ada pula kasus tim sukses pasangan calon gubernur mendapat ancaman pembunuhan dari tim sukses pasangan calon lainnya.

"Semua temuan itu menunjukkan kalau Pilkada di wilayah pesisir timur Aceh sangat rawan dengan kasus kekerasan,"

Baca juga: Elektabilitas Melonjak Tajam dalam Survei LSI, Bustami-Fadhil Optimis Menang Pilkada

Baca juga: Apa Itu Clip On? Alat yang Dipakai Paslon No 1 di Debat Pilgub Aceh 2024 hingga Berujung Ricuh

"Tidak semua ancaman kekerasan itu bisa diungkap ke permukaan, sebab ada banyak korban yang mengaku tidak berani membawa kasus ini ke kepolisian atau ke Panwaslih," ungkapnya.

Diperkirakan, kasus kekerasan itu akan lebih meningkat saat minggu tenang dan menjelang hari pencoblosan suara.

Adapun kawasan yang dianggap rawan, antara lain di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Timur. Ancaman tidak hanya diarahkan kepada warga, tapi juga kepada aparat gampong. 

Pada saat pencoblosan nanti, Roys Vahlevi memperkirakan, kasus kekerasan bisa jadi akan mengarah ke TPS-TPS di mana petugas TPS akan menjadi sasarannya.

Oleh karena itu Roys Vahlevi mengimbau agar petugas Pilkada bekerja lebih profesional tanpa berpihak kepada siapapun. 

Jika ada tekanan dari kelompok tertentu, sebaiknya segera gunakan kamera di tangan untuk merekam setiap peristiwa yang terjadi.

“Kita mengharapkan masyarakat dan petugas TPS agar aktif menggunakan HP merekam setiap peristiwa terkait ancaman Pilkada,” katanya. 

Dengan adanya rekaman itu, kasusnya akan lebih mudah diusut karena pelaku lebih mudah diidentifikasi.

Baca juga: Disebut Alat Bantu Dengar saat Debat, Segini Harga dan Spesifikasi Microphone yang  Dipakai Bustami

Baca juga: MPU: Boleh Pilih Kotak Kosong

Merujuk kepada ancaman kekerasan yang terjadi, Forum LSM berharap agar aparat kepolisian meningkatkan pengamanannya di lapangan. 

Pengamanan itu terutama diperkuat di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur.

“Sebab di dua wilayah ini kasus kekerasan paling banyak kita temukan,” kata Roys Vahlevi.

Meski demikian, Roys Vahlevi tidak meminta agar Kapolri mendatangkan aparat keamanan sebagai tambahan untuk diterjunkan ke Aceh. 

Tapi lebih mendorong agar Polri bisa melakukan pemetaan menurut skala prioritas.

“Jadi untuk wikayah yang dianggap rawan, maka di situlah pengamanan bisa lebih diperketat,” kata Roys Vahlevi.

Mengingat tingginya potensi eskalasi kekerasan, Forum LSM Aceh berencana terus menambah relawan pemantau untuk Pilkada di wilayah pesisir timur Aceh. 

Saat ini proses pelatihan relawan terus berlangsung di Aceh Utara dan Bireuen. 

Menjelang hari H nanti, Forum LSM berharap sudah bisa mengerahkan lebih banyak relawan di berbagai wilayah.

Baca juga: Mobil Pendukung Paslon SAH Dibakar OTK

Baca juga: GAWAT, 24 Imigran Rohingya Kabur Dari GOR TSC Aceh Selatan

Berbeda dengan pesisir timur yang pemantauannya dilakukan di lima kabupaten, khusus untuk wilayah pesisir barat Aceh, Forum LSM Aceh melakukan pemantauan hanya di kabupaten Aceh Selatan.

Forum LSM Aceh merupakan organisasi masyarakat sipil yang telah terakreditasi di Komisi Independen Pemilih (KIP) untuk melakukan pemantauan Pilkada Aceh 2024. 

Forum LSM merupakan payung tempat bernaungnya 79 organisasi masyarakat sipil yang ada di Aceh. 

Lembaga ini memiliki pengalaman luas dalam melakukan pemantauan Pemilu dan Pemilukada dan kasus kekerasan yang terjadi di Aceh sejak masa konflik hingga masa damai sekarang.(*)