Dewan Energi Mahasiswa Aceh Bahas Kelangkaan BBM Subsidi dan Transisi Energi dalam Diskusi Online

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh yang menjadi perhatian publik menjadi pembahasan khusus Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh diskusi online yang diadakan, Kamis m (21/11/2024).

Diskusi itu bertajuk "Ratoeh Energy: Apakah BBM Subsidi di Aceh Sudah Tepat Sasaran? Upaya Mengatasi Kelangkaan dan Menuju Energi yang Bersih", diikuti lebih 100 peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi energi, berlangsung melalui platform Zoom. 

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten untuk membahas distribusi BBM subsidi di Aceh dan solusi atas kelangkaan yang kerap terjadi.

Selain itu, diskusi juga menjadi momentum untuk mendorong kesadaran akan pentingnya transisi energi bersih demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Fairuzhafizh Noer, Kabid Kajian Isu Energi DEM Aceh.

Diskusi diawali dengan pemaparan Said Faisal, ST MT Plh Kepala Seksi ESDM Aceh.

Ia menjelaskan bahwa kuota BBM bersubsidi di Aceh tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 542/21981 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Solar Subsidi (Bio Solar).

SE ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dalam pengisian BBM bersubsidi, termasuk praktik memodifikasi tangki BBM. 

Sementara SBM Aceh 1 Fuel-Pertamina Patra Niaga Muhammad Yoga Prabowo, menjelaskan peran Pertamina sebagai operator penyaluran BBM subsidi.

Ia juga memaparkan data distribusi kuota BBM subsidi di setiap kabupaten dan kota di Aceh. 

Diskusi juga menyoroti pengaruh geopolitik global terhadap harga BBM, yang dijelaskan oleh Irsal, perwakilan SPP UPMs 1. 

Para peserta diskusi turut menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, seperti: Penyelewengan distribusi BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran, kelangkaan BBM di wilayah terpencil akibat minimnya infrastruktur dan kurangnya edukasi tentang pentingnya transisi energi bersih. 

Dalam diskusi ini, beberapa solusi diajukan, termasuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.