Melihat Arah Pemerintah Aceh Pascapilkada

Dr Muhibuddin Hanafiah MAg, Akademisi Darussalam dan peminat masalah sosial dan keagamaan

PASCAPILKADA 2024 suhu politik kembali normal seperti hari-hari biasa. Masyarakat Aceh secara perlahan namun pasti tidak lagi mempersoalkan perbedaan pilihan mereka. Sebab bagaimanapun hidup dalam suasana damai dan bebas dari konflik merupakan pilihan paling baik saat ini. Pilar-pilar masyarakat seperti ulama, santri, kaum terpelajar, akademisi, dan jurnalis kembali pada rutinitas profesi mereka masing-masing dan akan berada pada posisi pemantau dan penasihat pemerintahan Aceh yang baru.

Sementara di sisi yang lain, suatu realitas menunjukkan bahwa para mantan kombatan GAM yang telah memenangkan Pilkada Aceh 2024 akan memegang kendali pemerintahan di Aceh. Pemerintah Aceh mendatang akan menjadi pusat orbit pemerintahan baru, sementara masyarakat sipil di atas mengontrol jalannya pemerintahan Aceh sebagaimana mestinya.

Elemen sipil masyarakat Aceh terutama ulama diharapkan dapat memainkan peran penting dalam lingkup kehidupan masyarakat Aceh dewasa ini, baik terhadap jalannya pemerintahan maupun sebagai pengayom masyarakat. Sehingga kemakmuran ekonomi yang merata dan stabilitas politik yang terjamin di Aceh merupakan upaya bersama yang sangat menentukan.

Konsep keistimewaan Aceh sebagai bagian dari karakteristik Aceh sejatinya direvitalisasi kembali. Dimana pilar masyarakat Aceh itu ada pada ulama (cendekia), pendidik, dan pemangku adat.  Adanya figur ulama (institusi ulama), para pendidik (institusi pendidikan), pemangku adat (institusi adat-istiadat) dan produk hukum (syariat) Islam didorong kembali agar memberikan dampak pada kemajuan berpikir dan berperadaban Islam masyarakat Aceh sekarang ini.

Masyarakat Aceh patut menempatkan kembali fungsi ulama (yang hanif), pendidik dan tokoh masyarakat yang memahami budaya Aceh sebagai panutan masyarakat Aceh dan tempat para elite pemerintahan berkonsultasi. Selama ini kita melihat dan merasakan bahwa mereka masih kurang dimaksimalkan potensinya untuk pemberi arah pembangunan. Mereka lebih diposisikan sebagai “pendukung” kebijakan pembangunan di daerah meskipun kebijakan itu terkadang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Spirit Aceh

Pascakonflik politik antara GAM dan RI berakhir damai di meja perundingan, Aceh mulai memasuki babak baru dalam politik pemerintahan. Jakarta menawarkan kompensasi perlawanan bersenjata kelompok GAM ke jalur perjuangan politik dengan dibukanya peluang membentuk partai politik lokal di Aceh. Di sinilah para kombatan GAM menyalurkan birahi politik mereka dengan menguasai kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan daerah.

Sejak saat itu Jakarta mengupayakan keberhasilan dan memastikan para kombatan berada dalam sistem yang direncanakan itu. Tentu saja keuntungan politik diperoleh oleh kedua belah pihak. Dimulai pada pemerintahan Irwandi sebagai gubernur Aceh dengan satu partai lokal yang ada pada waktu itu (PA), Jakarta terus memantau perkembangan politik di Aceh. Melihat situasi pasca pemerintahan Irwandi-Nazar dan dr Zaini-Mualem sudah berjalan sebagaimana diharapkan, maka periode pemerintahan selanjutnya Jakarta membawa masuk partai politik nasional berdampingan dengan partai politik lokal.

Hal ini dimulai sejak pemerintahan Irwandi periode kedua yang berpasangan dengan Nova Iriansyah dari partai Demokrat.  Dalam pilkada kali ini skenario yang sama masih diberlakukan, dimana Mualem (PA) berpasangan dengan Dek Fad (Gerindra). Kita belum tahu bagaimana permainan papan catur politik ini diskenariokan oleh Jakarta pasca pemerintahan Mualem-Dek Fad nanti. Bisa saja model pemerintahan dimana kader partai yang diusung bukan lagi tokoh setempat (asoe lhoek).

Jika tidak ada aral yang menghalang, maka hasrat pusat dalam mengontrol pemerintahan di Aceh agar terus berlangsung seperti ini akan tercapai sebagaimana diharapkan. Dimana kelompok mantan kombatan GAM kembali memegang kendali pemerintahan di Aceh di bawah bayang-bayangan kontrol politik nasional. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Aceh kembali disuguhkan mimpi-mimpi besar akan perubahan nasib, kesejahteraan ekonomi dan berkemajuan dalam pendidikan dan peradaban.

Aceh sempat bangkit dan membangun pada era pemerintahan Orde Baru dan awal reformasi dengan ketokohan dan kecendekiaan gubernur Aceh kala itu, seperti Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, Abdullah Puteh, Azwar Abubakar, Mustafa Abu Bakar, dan Irwandi Yusuf. Saat itu masyarakat merasakan kehadiran pemimpin yang mengayomi dan memihak kepada mereka melalui pembangunan nyata yang diwujudkan.
Periode pemerintahan Aceh pascamasa tugas gubernur Irwandi hingga sekarang, kondisi pembangunan di Aceh bagai jalan di tempat. Sejumlah prestasi kurang diharapkan justru dinobatkan untuk Aceh seperti daerah termiskin di Indonesia, daerah intoleran, daerah terkorup, daerah tertinggal, daerah minim prestasi dan lain sebagainya.

Kendati pemerintahan Aceh kali ini tidak dipegang oleh kaum cendekia, namun seluruh elemen masyarakat Aceh harus berjuang keras untuk bisa membangun dan menoreh perubahan-perubahan yang cukup berarti bagi kemajuan daerah ini.

Semangat kebersamaan

Kini sudah saatnya masyarakat Aceh melupakan sejumlah perbedaan pandangan terhadap pilihan mereka dalam Pilkada 2024. Kepemimpinan di Aceh yang masih didominasi mantan kombatan GAM sejatinya mendapat sokongan bersama kelompok sipil lainnya. Walaupun mayoritas mantan kombatan GAM juga menguasai kursi legislatif di parlemen (DPRA/DPRK) tetap membutuhkan kekuatan penyeimbang untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil kepada semua pihak.