Disdik Aceh Laksanakan Refleksi Akhir Tahun, Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Selain itu, Marthunis juga mengungkap data terkait angka putus sekolah, lulusan vokasi, dan alokasi anggaran pendidikan Aceh.

“Kami membutuhkan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun pendidikan Aceh yang lebih baik,” ucap Marthunis.

Ia menyampaikan, tekad Disdik Aceh agar peringkat pendidikan Aceh dari aspek nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK) bisa  masuk ke  peringkat 10 besar (top ten) nasional pada tahun 2027.

"Kenapa harus tahun 2027? Karena, setelah tahun itu Dana Otonomi Khusus untuk Aceh akan berakhir," tuturnya.

"Jika dana otsus tak diperpanjang, kita semakin kesulitan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh," imbuh Marthunis. 

Selain peningkatan kualitas guru, menurutnya, sejumlah program prioritas lain seperti pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi juga penting menjadi perhatian.

Marthunis juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pendidikan untuk memantau perkembangan siswa dan guru secara real-time.

Sementara itu, Dr Muhammad Anis menyoroti data bahwa hampir 70 persen siswa di Indonesia masih di bawah standar kompetensi literasinya.

Menurut Anis, kondisi ini mencerminkan urgensi implementasi program Merdeka Belajar di Aceh. 

Ia juga menekankan pentingnya akurasi data pendidikan melalui Dapodik sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

“Aceh memiliki 39.085 unit Chromebook yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran. Namun, pemanfaatannya masih belum maksimal di banyak sekolah,” jelasnya.

Selain itu, isu pendidikan inklusif menjadi perhatian khusus.

Pembentukan tim untuk menangani kebutuhan siswa dengan disabilitas di sekolah-sekolah diharapkan dapat menjadi solusi bagi tantangan pendidikan inklusif di Aceh.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Acara refleksi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pendidikan.