Jadi Tersangka, Hasto Ngaku Tidak Akan Menyerah Hadapi Intimidasi: Sudah Siapkan Risiko Terburuk
Hasto Kristiyanto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik.
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik.
Ini merupakan kali pertama Hasto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan Hasto disampaikan melalui video pada Kamis (26/12/2024).
Hasto Kristiyanto mengaku tidak menyerah untuk menghadapi berbagai intimidasi dan telah menyiapkan risiko-risiko buruk yang mungkin terjadi.
Hal ini disampaikan Hasto merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.
“Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” kata Hasto dalam keterangan videonya, Kamis (26/12/2024).
Ia menilai, kasus hukum yang menjeratnya ini merupakan bagian dari risiko setelah ia kerap mengkritik kekuasaan.
Hasto pun mengungkit kisah Presiden Soekarno atau Bung Karno yang dipenjara di tengah perjuangannya memerdekakan Indnesia.
“Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita,” ujar dia.
Baca juga: Hasto Buka Suara Usai Jadi Tersangka KPK: Singgung Bung Karno yang Pernah Dipenjara
Hasto lantas meminta kader-kader PDI-P agar jangan pernah takut menyuarakan kebenaran dan tetap menjaga partai terseut.
“Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa PDI-P siap menghadapi risiko demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.
“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.
Hasto mengatakan, dirinya dan partainya menghormati keputusan KPK.
Sikap tersebut, sambungnya, adalah wujud ketaatan hukumnya dan para kader PDI-P.
Pemkab Aceh Besar Siapkan Data Pelaksanaan Proyek Strategis Hingga Pokir untuk KPK |
![]() |
---|
Hendarto Bos PT SMJL Ditahan KPK, Dana Kredit Negara Rp1,7 Triliun Dipakai Judi dan Beli Aset |
![]() |
---|
Jika Bupati Sudewo Tak Jadi Tersangka, Warga Pati Ancam Geruduk KPK |
![]() |
---|
Warga Minta Bupati Pati Sudewo Dijadikan Tersangka, Kirim Surat ke KPK |
![]() |
---|
3 Mobil Hilang dari Rumah Dinas Immanuel Ebenezer Usai OTT KPK: Land Cruiser hingga Mercy |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.