Militan Suriah Selatan Tolak Perintah Pelucutan Senjata dari Rezim Baru

SERAMBINEWS.COM - Militan di Suriah selatan yang ikut serta dalam penggulingan Presiden Bashar al-Assad menolak perintah dari pimpinan baru negara itu untuk melucuti senjata dan membubarkan diri, kata juru bicara mereka kepada AFP.

Serangan yang dipimpin kelompok Islam Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) melanda Suriah dari utara hingga Damaskus pada tanggal 8 Desember, secara tiba-tiba mengakhiri lima dekade kekuasaan keluarga al-Assad. 

Pada tanggal 25 Desember, pemerintahan Islam baru negara itu mengumumkan perjanjian dengan faksi-faksi bersenjata untuk pembubaran dan integrasi mereka ke dalam Kementerian Pertahanan. 

Ahmad al-Sharaa, pemimpin baru negara tersebut, menyatakan bahwa pihak berwenang sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara ini di luar kendali negara.

Namun, juru bicara Ruang Operasi Selatan, koalisi kelompok bersenjata dari provinsi selatan Daraa yang dibentuk pada tanggal 6 Desember untuk menggulingkan al-Assad, menyatakan penentangan terhadap arahan tersebut.

Baca juga: Turki, Kini Muncul Sebagai Pemain Kunci Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Suriah

"Kami tidak yakin dengan gagasan membubarkan kelompok bersenjata," kata juru bicaranya Naseem Abu Orra.

"Kami adalah pasukan terorganisasi di selatan... dipimpin oleh para perwira yang membelot dari tentara Suriah sebelumnya," jelasnya kepada AFP di kota Bosra, Daraa.

Abu Orra mengusulkan agar koalisi mereka dapat diintegrasikan ke dalam Kementerian Pertahanan sebagai entitas militer yang terorganisasi sebelumnya, dengan menegaskan, "Kami memiliki senjata, peralatan berat."

Ia juga menunjukkan bahwa kelompok tersebut, yang dipimpin oleh komandan lokal Ahmad al-Awdeh, terdiri dari ribuan pejuang yang tidak berafiliasi dengan Islam.

Sumber yang dekat dengan kelompok tersebut mengungkapkan bahwa al-Awdeh memelihara hubungan yang kuat dengan Rusia, mantan sekutu al-Assad, serta negara tetangga Yordania dan Uni Emirat Arab.(*)