100 Hari Prabowo: Puisi vs Prosa, Bagian : III

Ahmad Humam Hamid *)

LEBIH dari 30 tahun yang lalu politisi terkemuka, orator hebat, dan gubernur negara bahagian New York, AS, tiga kali berturut-turut, Mario Cuomo menyederhanakan pekerjaan utama pejabat publik, utamanya yang berurusan dengan eksekutif. Bagi Cuomo, hanya ada dua pekerjaan eksekutif-berkampanye, dan memerintah, jika terpilih.

Dalam sebuah frasa yang kemudian menjadi kalimat keramat, Cuomo menyebutkan, “berkampanye seperti puisi, dan memerintah seperti prosa.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu arti puisi adalah gubahan dalam bentuk bahasa yang dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama dan makna khusus.

Puisi dengan demikian adalah sebuah komposisi tulisan atau lisan yang ritmik yang ketika dibaca atau didengar membangkitkan gairah,  kesenangan, imajinasi, dalam kata yang berbunga-bunga. 

Puisi dengan demikian membantu orang untuk menarik perhatian, mengakomodir asipirasi, dan bahkan memfokuskan pikiran.

Berbeda dengan puisi yang menekankan pada struktur ritmis, maka prosa mengikuti mode bahasa tulis yang lebih  standar, dan  beralur alami. 

Berbeda dengan puisi, prosa mempunyai definisi yang lebih elaboratif, sistematis, dan kualitatif.

Bandingkan saja misalnya prosa -  novel “Saman” karya Ayu Utami yang mengungkapkan kontroversi dan realitas sosial yang dialami masyarakat dengan  puisi Chairil Anwar “Aku” .

Berbeda dengan “Aku” yang penuh dengan ritme dan kiasan simbolik gambaran kegigihan, dan semangat pantang menyerah melawan penjajahan, “Saman” lebih, beralur, mengalir, dan sangat detail dalam mengungkapkan apa yang sedang diceritakan. 

“Aku” adalah puisi, sedangkan “Saman” adalah prosa. Aku adalah kampanye dan Saman adalah kinerja pemerintahan.

Kalau kita membaca dengan benar dan membandingkan antara survey Kompas dan survey Celios, maka apa yang tertangkap walaupun tak penuh, yang dicari adalah apakah pemerintah telah masuk ke ruang prosa meninggalkan puisi yang digunakan ketika kampanye.

Dengan kata lain apa yang  dikejar oleh Celios adalah sejauh mana puisi yang dikumandangkan pada masa kampanye telah terungkap dengan benar dan lengkap dalam tindakan dan kebijakan pemerintahan Prabowo. 

Paling kurang ada tiga contoh prosa yang belum tuntas ditulis secara mengalir yang dapat dimengerti, dijadikan rujukan, dan dapat dilihat secara jelas, baik dikalangan pembantu Presiden, para pemangku kepentingan inti dan strategis, dan masyarakat luas.

Yang paling menonjol, Celios misalnya menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Prabowo, sebagai target yang sangat ambisius. 

Pertumbuhan rerata ekonomi pada era reformasi berada di seputar angka 5 persen selama pemerintahan Jokowi, sementara angka pada  era SBY  mencapai 6,3 persen pada 2007 dan 6,5% pada 2011. 

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2025 yang berulang kali disampaikan oleh Prabowo sendiri berbeda nyata dengan apa yang diumumkan oleh Bank Indonesia, 5,0-5,1 persen. 

Angka ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi empat lembaga internasional tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen (Bank Dunia); 5,1 persen (IMF);  5,2 persen OECD); dan 5 persen (Bank Pembangunan Asia).

Ketika dikejar lebih jauh, pemerintah tak mampu menjelaskan bagaimana target 8 persen pertumbuhan ekonomi akan dicapai, dan tak seorangpun mampu menjelaskan bagaimana hal itu akan terjadi.

Hal lain yang mendapat perhatian besar dari survey Celios adalah program andalan Prabowo tentang program MBG-Makanan Bergizi.

Apa yang dikhawartirkan oleh Celios adalah jika tidak cermat dan hati-hati, program MBG akan memperkecil ruang fiskal bagi berbagai program unggulan lainnya. 

Sekalipun program ini berdampak terhadap perekonomian,  sudah mulai ada nilai negatif yang ditimbulkan.

Dengan penggunaan dana tahap awal sebesar 10 persen dari dana pendidikan 2025 dengan nilai Rp 71 trilliun, modeling Celios menemukan dampak positif terhadap PDB nasional hanya sebesar Rp 7,21 trilliun , atau 0,06 persen. 

Pada saat yang sama kebijakan awal itu telah merugikan sektor pendidikan dengan nilai kehilangan sebesar Rp 27,03 triliun.Melihat kemauan keras presiden Prabowo terhadap keberlanjutan program MBG ke depan ,  Celios juga melihat MBG akan menjadi anggaran wajib. 

Untuk tahun 2025 saja akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan perkiraan pengeluaran lebih dari Rp 400 triliun. 

Apa yang dikhawatirkan adalah dengan posisi keuangan negara pasca pemerintahan Jokowi yang tidak baik-baik saja. Artinya dengan anggaran program MBG yang belum sangat runtut pęta jalannya, ditambah dengan berbagai program andalan lainnya, potensi kerentanan ruang fiskal terbuka lebar.

Atas dasar itu, berikut dengan sejumlah kebijakan lain seperti pembatalan kenaikan perpajakan di hari hari terakhir 100 hari, namun pembatalan itu telah terlanjur membuat harga barang naik. 

Inovasi pajak yang tak diterapkan pada sektor perusak lingkungan seperti sektor batu bara dań pająk karbon membuat ruang fiskal semakin tak memberikan harapan. 

Pemberian nilai E untuk kebijakan fiskal 100 hari Prabowo menjadi lengkap menurut Celios, karena pemerintah abai menerapkan pajak peningkatan laba.

Kebijakan energi yang juga belum terungkap dengan tuntas yakni kemandirian energi dengan niat zero emission- nol emisi lebih awal dari tahun 2060, sama sekali belum tercermin dałam platform dań tindakan yang nyata. 

IESR-Institute for Essential Services Reform (2025) misalnya mempertanyakan komitmen transisi energi pemerintahan Prabowo-Gibran tentang rencana meninggalkan energi fosil dengan memanfaatkan energi terbarukan. Hal ini menjadi penting, apalagi bila dikaitkan dengan rencana bauran energi terbarukan 23 persen pad tahun 2025.

Seperti diketahui cakupan energi terbarukan saat ini hanya berada pada angka 14 persen, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 1 persen.Posisi ini menjadi lebih buram dengan rencana untuk membangun 5 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 29 lokasi hingga tahun 2040. Ini adalah sember energi yang sangat  kompleks dan problematis.

Ada banyak cara untuk menyimpulkan pendapat tentang capaian 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Memang, dalam konteks janji kampanye, Prabowo telah menunjukkan sejumlan keberhasilan di permukaan.  Masih diperlukan prosa yang mendalam untuk kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan lainnya, berikut dengan tata kelola pemerintahan.

Puisi yang dikumandangkan Prabowo telah mampu  mebangkitkan gairah rakyat banyak, menimbulkan kekuatiran pada beberapa, dan memancing pertanyaan dan bahkan keresahan kepada yang sedikit. 

Pemerintahan Prabowo-Gibran kini membutuhkan ketekunan seorang novelis yang memang harus bersusah payah meneliti, mengkaji, dan kalau perlu menulis ulang mengejar waktu. Tidak ada kata berhenti sebelum semua itu selesai.

Apa yang ditunggu oleh pembaca adalah, novel itu mampu menjawab harapan, seperti yang  telah diumumkan pada rancangan judul  dan ilustrasi sampul yang telah diumumkan jauh hari kepada publik. (*)

100 Hari Prabowo: Populis vs Tehnokratis : Bagian II

100 Hari Prabowo: Tentang Dua Rapor yang Berbeda : Bagian I

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI