100 Hari Prabowo: Tentang Dua Rapor yang Berbeda : Bagian I

Ahmad Humam Hamid *)

WAKTU berlalu sangat cepat. Tak terasa Presiden Prabowo sudah menjalani masa jabatannya melewati 100 hari. 

Tak banyak yang ia bisa kerjakan dalam waktu yang singkat itu. 

Namun, sebagai nakhoda baru sebuah negara besar seperti Indonesia, semua penumpang sudah selayaknya merasakan bahwa memang ada yang “baru”, dan yang “berbeda” dari yang lama. 

“Asbabun nuzul” atau asal muasal istilah 100 hari pertama masa kepresidenan, dalam sejarahnya, sangat terkait dengan budaya politik Amerika Serikat. 

Presiden AS seperti George Washington dan Abraham Lincoln dan beberapa lain sering disebut.

Namun yang paling fenomenal adalah apa yang dilakukan oleh  Franklin D. Roosevelt pada awal tahun tiga puluhan.

Depresi besar yang melanda dunia adalah kata kunci ketika Roosevelt mulai menjalani hari-hari pertamanya di Gedung Putih. 

AS mengalami kehancuran industri dan pertanian yang parah, dengan angka pengangguran lebih dari dua puluh persen. 

Dengan dukungan kuat Partai  Demokrat yang mayoritas di Kongres, Roosevelt mengajukan sejumlah UU radikal. 

Keputusannya, secara diametral lebih mencerminkan sebagai tindakan pemutusan dengan masa lalu dibawah kepemimpinan Presiden Herbert Hoover dari Partai Republik.

Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Roosevelt memerintah 100 hari pertama kemudian dijadikan rujukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi seluruh presiden AS setelahnya. 

100 hari pertama kepemimpinan itu, kemudian dijadikan sebagai kerangka acuan, tidak hanya pemimpin di AS, tetapi juga banyak negara di dunia.

Bahkan tak jarang, evaluasi itu juga diterapkan untuk mengukur kinerja pemimpin dalam sektor bisnis.

Memang benar, tak ada makna hukum, apalagi dimensi konsitusional terhadap kinerja 100 hari pertama kepresidenan.