Kabar Gembira untuk Guru Honorer yang Belum Sertifikasi, Dapat Bantuan Dana Bulanan Rp 500.000

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah akan memberikan bantuan dana bulanan untuk guru honorer yang belum tersertifikasi sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, dana bantuan tersebut akan diberikan secara langsung ke rekening para guru.

 "Tanggal 6 Februari nanti, kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk transfer langsung kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Mu'ti menjelaskan, kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai aspirasi tenaga pendidik.

Khususnya guru honorer, yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi.

Tingkatkan kesejahteraan guru

Melalui langkah ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

Mu'ti juga menegaskan, pihaknya memiliki langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia antara lain melalui Tunjangan Profesi guru (TPG).

Dia menerangkan, saat ini pemerintah tengah menyusun skema transfer langsung tunjangan profesi ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara.

Ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu.

"Kami sedang dalam proses untuk tunjangan guru itu dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui, sekarang tinggal verifikasi datanya," pungkas Prof. Mu'ti.

 Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan, pemerintah tengah membahas untuk memberikan bantuan dana langsung bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan sertifikasi.

Prabowo menuturkan, besaran dan jumlah penerima bantuan itu saat ini masih dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar benar-benar bisa diterima oleh guru yang berhak dan membutuhkan.

Prabowo melanjutkan, total anggaran kesejahteraan guru untuk tahun 2025 kini sudah mencapai angka Rp 81,6 triliun.