Aceh Perlu Lahirkan Kebijakan untuk Optimalkan Pemanfaatan Industri Tambang Berkelanjutan

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kalangan akademisi, kampus, pemerintah, dan industri, hingga LSM dinilai perlu melahirkan kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) Aceh, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.

Dorongan tersebut keluar dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh  Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Aceh bekerja sama dengan Program Studi (Prodi) Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK) bertajuk "Masa Depan Tambang Aceh Mau Dibawa Kemana?" di AAC Dayan Dawood, Selasa (25/2/2025).

Ketua Perhapi Aceh, Rahmad Zahri mengatakan, FGD tersebut bertujuan untuk membahas potensi, tantangan, serta arah kebijakan pertambangan di Aceh. 

Hal itu dilakukan guna memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan serta berdaya saing.

Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan LSM untuk menciptakan kebijakan pertambangan yang tidak hanya mengoptimalkan potensi sumber daya alam Aceh, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. 

Ia berharap, melalui diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Aceh dan juga stakeholder terkait kebijakan, regulasi, dan praktik tata kelola pertambangan terbaik dalam industri pertambangan di Aceh.

“Semua pihak berperan penting dalam membangun sistem pertambangan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutan saat membuka secara resmi FGD, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis, Prof Dr Ir Taufiq S, MEng, IPU menegaskan, peran akademisi dalam memberikan kajian ilmiah terkait pertambangan di Aceh. 

“Kami di USK siap berkontribusi dalam penelitian dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pertambangan di Aceh,” ungkapnya.

Beberapa narasumber sebagai pemantik diskusi yang hadir dalam FGD ini antara lain dari ESDM Aceh, Khairil Basyar dan DPMPTSP Aceh, Saifullah Abdulgani, yang memaparkan isu regulasi dan perizinan pertambangan.

Narasumber Warek 4 USK mengedepankan peran dan posisi akademisi untuk mendukung teknologi pertambangan yang berkelanjutan.

Lalu  perwakilan industri yakni PT Mifa Bersaudara, Seprizki Prayudha yang mengulas beberapa  isu penting, antara lain fluktuasi harga komoditas, hilirisasi, dan diversifikasi pada aktivitas pertambangan.

“Hasil FGD dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh yang baru dipimpin oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf,” pungkasnya.(*)