PSU Sabang Harus Benar-benar Bersih dari Kecurangan

SABANG menjadi salah satu dari 24 daerah di Indonesia yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan PSU semua daerah akan dilaksanakan pada hari Sabtu.

Pelaksanaan PSU tersebut tidak dilakukan serentak, tetapi tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada daerah 90 hari setelah putusan, ada pula 180 hari setelah putusan, dan ada yang 30 hari setelah putusan.

"Kalau tidak salah semuanya (PSU) kami rencanakan pada hari Sabtu," kata Afifuddin sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (4/3/2025).

KPU memilih hari Sabtu untuk PSU karena mempertimbangkan bahwa hari ke-7 ini adalah hari libur yang tidak berisi agenda masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam PSU tersebut.

Nah, khusus untuk Sabang, PSU akan dilaksanakan di TPS 02 Desa Paya Seunara. Sesuai putusan MK, PSU harus dilakukan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Hasil PSU nantinya akan digabungkan dengan hasil pemilihan di TPS lainnya sebelum ditetapkan dalam keputusan akhir KIP Kota Sabang.

KIP Kota Sabang diperintahkan untuk menyelenggarakan PSU di TPS tersebut dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama seperti pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Selanjutnya, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan PSU ini, sementara Bawaslu dan Panwaslih Aceh bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Kepolisian juga diminta untuk memastikan keamanan selama proses PSU berlangsung.

Ya, sudah bisa dipastikan PSU akan berlangsung sengit, karena ini merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan para kandidat untuk memenangi Pilkada. Apalagi mengingat selisih suara kedua pasangan calon hanya berbeda tipis. Bisa jadi hasil PSU ini mengubah hasil sementara Pilkada Sabang, atau malah sebaliknya, sama seperti hasil sementara sebelumnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memperkirakan potensi politik uang (money politik) yang besar berpeluang terjadi dalam PSU ini. Belum lagi potensi kecurangan lainnya seperti intimidasi dan bentuk kecurangan lainnya. 

Karena itu, tepat seperti disampaikan MK, semua pihak terkait, apakah itu KIP, Panwaslih, dan Polisi harus benar-benar bersinergi untuk memastikan PSU ini benar-benar berjalan aman dan bersih dari segala kecurangan.(*)

POJOK

ASN bisa WFH jelang libur lebaran
Asyik... Ternyata ada untungnya juga efesiensi anggaran

Satpol PP jaring belasan orang berduaan di tempat sepi
Apakah termasuk pasangan LGBTQ?

Ayah Wa minta data rumah warga miskin
Alhamdulillah, semoga jangan cuma data-data saja