Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Wamendagri Pastikan Tidak Bebani APBD: Semua Dibiayai APBN

SERAMBINEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan retret kepala daerah seluruh Indonesia yang dilakukan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, tidak membebani APBD.

Bima menuturkan, sumber dana untuk kegiatan retret kepala daerah dibiayai oleh APBN.

Bima Arya Sugiarto mengatakan retreat kepala daerah merupakan mandat dari undang-undang (UU), di mana mereka harus memberi pembekalan kepada para kepala daerah baru.

Hal tersebut Bima Arya sampaikan saat ditanya terkait kegiatan retreat kepala daerah yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 "Jadi begini, yang pertama, retreat ini adalah mandat dari UU. Jadi kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru," ujar Bima Arya di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Bima Arya menjelaskan, jika ada perubahan dalam hal lokasi, waktu, dan jumlah peserta retreat kepala daerah, maka pemerintah harus menyesuaikan.

Sebab, sejauh ini, pembekalan kepala daerah biasanya hanya dilakukan di Jakarta saja.

Namun, berhubung pilkada kini digelar serentak, maka semakin banyak pula kepala daerah yang mengikuti pembekalan dalam satu waktu.

"Ada pergeseran tempat yang biasanya di Jakarta, kemudian bertambah karena pesertanya jadi banyak. Karena serentak. Kalau dulu kan tidak. Otomatis perlu tempat yang lain, otomatis bergeser ke Magelang," jelasnya.

"Ketika ada penyesuaian dalam hal tempat, jumlah peserta, dan waktu, maka kami melakukan penyesuaian perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku," sambung Bima Arya.

 Sementara itu, Bima Arya juga memastikan retreat kepala daerah ini dibiayai oleh APBN tanpa membebani APBD.

Dia mengeklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini sudah sesuai aturan.

"Jadi kami pastikan, semua dilakukan sesuai dengan aturan. Dan prosesnya tentu telah secara cermat menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita," imbuhnya.

Baca juga: Gelar Pertemuan di Pendopo, Bupati Bireuen Cerita Pengalaman Ikut Retret di Akmil Magelang

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang baru saja berakhir.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyatakan, koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.