GeMPAR Desak DPRK Fasilitasi Prosesi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Terpilih

Menurut Diki, melalui keterangan tertulisnya kepada Serambinews.com, Senin (21/4/2025), menyebutkan, keterlambatan ini bukan persoalan teknis.

Melainkan bentuk manuver politik untuk mempertahankan ruang tawar segelintir elite.

“Kondisi ini mengingatkan pada anak kecil yang kalau tidak diberi giliran main, lalu menjatuhkan papan permainan agar tak ada yang bisa menang,” ujarnya.

Diki menambahkan, ini bukan soal ketidaktahuan aturan, tapi lebih karena mereka belum rela permainan selesai saat masih ingin jadi wasit dan pemain sekaligus.

Penundaan pelantikan hanya memperkuat kesan bahwa jabatan lebih dipandang sebagai ladang proyek ketimbang amanah rakyat. 

Rakyat yang telah menaruh harapan kini justru dijadikan penonton dari drama elite yang berkepanjangan.

Ketiadaan Wali Kota Langsa Definitif hingga saat ini berdampak langsung pada stagnasi kebijakan daerah, terhambatnya program pembangunan, hingga lemahnya pelayanan publik. 

Banyak agenda penting tertunda karena tidak adanya otoritas sah yang mampu mengambil keputusan strategis.

Diki menekankan bahwa DPRK Langsa seharusnya segera menyelesaikan pembentukan AKD dan tidak menjadikan proses tersebut sebagai alat tawar-menawar kekuasaan.

“Pembentukan AKD itu mandat, bukan instrumen negosiasi politik. Kalau elite terus memainkan strateginya, maka rakyat juga berhak menyusun taktik sendiri,” ucapnya.

Mahasiswa kritis ini mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan rakyat Langsa untuk menyuarakan desakan publik, agar pelantikan segera dilakukan dan demokrasi tidak dikunci oleh kepentingan sempit.

“Kalau demokrasi kita terus disandera oleh kepentingan, maka rakyat akan belajar menyusun taktik sendiri.

Karena tak selamanya yang diam itu setuju, mungkin hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyalakan suara,” tegas Diki. (*)