HMI Cabang Langsa Demo Tiga Instansi, Tuntut Kompensasi Pemadaman Listrik hingga Pembentukan AKD

Tuntutan ini tentunya nanti akan ditindaklanjuti pimpinan PLN setempat, karena menurut Zulfandi Akbar, pimpinannya sedang tidak berada di tempat.

Kemudian saat melakukan aksi unjuk rasa di Pemko dan DPRK Langsa, dalam orasinya, Ketum HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana menyampaikan, turut berduka cita serta prihatin atas polemik yang terjadi dalam roda organisasi Pemerintahan Kota (Pemko) Langsa saat ini, yang berdampak imbasnya pada kemahslahatan masyarakat Kota Langsa. 

HMI Cabang Langsa menilai Kota Langsa mengalami keredupan serta menuju kegelapan carut-marut persoalan polemik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Hal itu membludak pasca selesainya pesta demokrasi yang telah dijalani beberapa bulan yang lalu. 

Dari kedewasaan, ego sektoral serta tarik-ulur kepentingan pribadi yang sudah diambang degradasi, sehingga sampai detik ini berdampak kepada kemahslahatan masyarakat banyak Kota Langsa.

Menurut Abdi, sampai detik ini di tingkat legislatif dari dasar ego dan tanpa kedewasaan serta tarik-ulur kepentingan pribadi yang belum terpuaskan.

Legislatif Kota Langsa tidak dapat menjalankan fungsi, peran, dan wewenangnya sehingga DPRK Langsa terindikasi sudah berkhianat kepada rakyat dan melanggar janji-janji sumpahnya.

Dampak konflik internal tersebut mengakibatkan DPRK Langsa kehilangan fungsi dan perannya terkhusus pada controling.

Serta budgeting terhadap kepentingan masyarakat Kota Langsa, bahkan gaji pribadi pun tak mereka terima.

Di sisi lain, oknum pejabat di Pemko Langsa terindikasi melihat kesempatan itu, sehingga pengambilan kebijakan serta keputusan, terkhusus pada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Hal ini dikarenakan tanpa kontroling dan budgeting oleh DPRK Langsa yang telah kehilangan fungsi dan perannya. 

Salah satu yang HMI prihatinkan ialah upah/gaji perangkat gampong di 66 desa dalam wilayah Kota Langsa tertunggak memasuki 4 bulan, dan hanya baru direalisasikan 1 bulan. 

“Terlepas apapun alasannya, seharusnya Pemko Langsa memformulasikan gagasan untuk memprioritaskan itu karena sangat berdampak bagi masyarakat kecil,” tukas Abdi.

Ironisnya, Pemko Langsa malah mempertontonkan sikap hedon, dengan mengalokasikan anggaran guna pembelian mobil baru yang mencapai miliaran rupiah.

Berpijak dari semua problema tersebut, HMI Cabang Langsa mengambil sikap turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan.