World Veterinary Day 2025: Meneguhkan Otoritas Dokter Hewan

Oleh: Azhar Abdullah Panton*)

Belum banyak yang tahu, setiap Sabtu pekan terakhir bulan April, diperingati sebagai Hari Kedokteran Hewan Dunia (World Veterinary Day/WVD).

Peringatan ini diinisiasi oleh Asosiasi Kedokteran Hewan Dunia (World Veterinary Association/WVA) yang telah berlangsung sejak tahun 2000.

WVD dihadirkan sebagai upaya dalam mempromosikan profesi dokter hewan.

Disamping itu, peringatan WVD juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan dan manusia, keamanan pangan, dan lingkungan. 

Tahun ini, WVD jatuh pada 26 April 2025 yang mengusung tema ‘Kesehatan Hewan Memerlukan Kerja Sama’.

Tema ini dipilih sebagai upaya menyoroti sifat dinamis layanan kesehatan hewan yang memerlukan kerja sama dan kolaborasi guna mengatasi berbagai tantangan dalam kesehatan dan perawatan hewan.

Dengan bekerja sama, tim kesehatan hewan  yang terdiri dari dokter hewan, teknisi dan tenaga profesional kesehatan hewan, manajer klinik dan rumah sakit hewan, serta elemen terkait lainnya dapat memastikan standar perawatan dan dukungan tertinggi bagi hewan dan pemiliknya. 

Dewasa ini, sebagai pilar utama kesehatan hewan, kontribusi dokter hewan semakin nyata dan penting dalam mewujudkan konsep ‘one health’, yaitu pendekatan terpadu yang menyelaraskan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan guna mencapai kesehatan optimal secara berkelanjutan.  

Baca juga: Dilema Etika Kedokteran di Era Digital

Kolaborasi antar bidang ini semakin dibutuhkan mengingat kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sejak manusia tercipta di muka bumi ini, permasalahan kesehatan hewan telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan, ketenangan, dan kebahagiaan manusia.

Sejalan dengan semboyannya ”Manusya Mriga Satwa Sewaka” yang bermakna mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan, dokter hewan adalah salah satu pondasi utama dalam mensejahterakan manusia.

Jika pondasi ini rapuh maka mewujudkan kesejahteraan manusia hanya angan belaka. 

Pekerjaan penting dokter hewan adalah menyehatkan hewan beserta lingkungannya, menjamin keamanan produk hewan, dan mencegah penyakit-penyakit zoonosis yang kerap mengancam jiwa manusia.

Perkembangan global saat ini juga menjadikan posisi dokter hewan semakin strategis dalam mempertahankan keamanan negara, ekonomi nasional, dan penyelamatan jiwa manusia melalui upaya penolakan penyakit hewan menular melalui importasi hewan hidup dan produk hewan.

Dokter hewan bukanlah profesi baru di Indonesia. Walau masih terkesan asing dan cenderung tidak dikenal dan tak sepopuler dokter manusia, profesi ini telah ada sejak zaman Belanda.

Baca juga: Tariff Trump: ‘Cupo Katijah",  Lowrence Wong, dan Koji Sato – Bagian II

Lulusan pertamanya dihasilkan tahun 1910 melalui Netherlands Inlandsche Veeartzen School (NIVS) yang berkedudukan di Bogor.

Di zaman penjajahan ini kedudukan dokter hewan yang perguruan tinggi pertamanya didirikan di Lyon, Prancis ini sangat bermartabat.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan beasiswa dan ikatan dinas bagi penduduk pribumi untuk belajar di sekolah dokter hewan.

Tidak hanya itu, mereka juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran hewannya sampai ke Fakultas Kedokteran Hewan di Utrecht, Belanda.

Berbeda dengan masa kolonial Belanda, saat ini profesi dokter hewan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Peran medis dokter hewan sering digantikan oleh profesi lain.

Karenanya hakikat mulia profesi ini sering terkubur oleh anggapan-anggapan negatif.

Wajarlah bila saat ini kasus-kasus penyakit hewan menular atau penyakit zoonosis yang mengancam jiwa manusia belum tetangani dengan baik. Bahkan sering mewabah kembali dan sulit dikendalikan. 

Sebagai contoh, rabies. Rabies atau penyakit anjing gila ini masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyakit yang selalu dipastikan berakhir dengan kematian ini, merenggut tidak kurang 55.000 jiwa di dunia tiap tahunnya.

Rata-rata satu orang meninggal tiap sepuluh menit akibat rabies, terutama di Asia dan Afrika. 

Di Indonesia, rabies kerap mewabah dan hanya 12 provinsi yang dinyatakan bebas rabies yaitu: DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan dua Provinsi di Pulau Sumatera yaitu Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. 

Mengutip dari laman kemkes.go.id, pada tahun 2024 terdapat 185.359 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dengan 122 kematian akibat rabies pada manusia.

Baca juga: Obgyn Syariah, Jalan Terjal Menuju Layanan Medis Tanpa Fitnah

Hingga 7 Maret 2025, dilaporkan 13.453 kasus GHPR dan 25 kematian.

Rabies hanya satu contoh  dari seabrek penyakit zoonosis yang harus diwaspadai. 

Bukan rahasia lagi, kalau kebijakan yang dibuat selama ini kerap tidak sejalan dengan aksi di lapangan. Jadinya penanggulangan penyakit tidak pernah tuntas.

Salah satu penyebabnya adalah kekurangberdayaan dokter hewan dalam memainkan perannya secara profesional dan sistematik dengan kewenangan dan legalitas yang jelas dan tegas.

Bila tidak tertangani dengan baik dan benar oleh ahlinya, Indonesia berpotensi besar sebagai negara yang rentan terhadap munculnya wabah-wabah baru zoonosis.  

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, Indonesia berpotensi sebagai Hotspot Zoonosis.

Hal ini didasarkan pada letak geografis Indonesia yang dilewati oleh garis zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis.

Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Namun dibalik keberkahan itu, ada risiko zoonosis yang juga perlu diwaspadai. host atau reservoir alami yang membawa patogen berbahaya juga kemungkinan jumlah dan jenisnya jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain.

Negara dengan iklim tropis dan jumlah penduduk padat seperti India dan Indonesia, memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit zoonosis. (www.brin.go.id).

Dewasa ini, ada 200 lebih penyakit  zoonosis di dunia, baik yang bersifat baru (new-emerging zoonoses) maupun yang berpeluang muncul kembali (re-emerging zoonoses).

Secara global, diperkirakan satu miliar kasus penyakit dan jutaan kematian setiap tahunnya diakibatkan oleh zoonosis.

Bahkan dari seluruh penyakit yang menjangkiti manusia akhir-akhir ini, sekitar 60 persen bersumber dari hewan.

Rentang tiga dekade terakhir, dari 30 patogen baru yang menjangkiti manusia, 75 persen diantaranya berasal dari hewan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengungkapkan, setidaknya enam dari sepuluh penyakit menular yang ada saat ini  adalah zoonosis.

Bahkan, tiga dari empat penyakit infeksi baru pada manusia bersumber dari hewan.

Kasus teranyar adalah cacar monyet yang telah dinyataakan WHO berstatus darurat kesehatan global. Sebelumnya ada COVID-19 yang telah mengguncang dunia.  

Berbagai kasus zoonosis yang muncul sekarang ini, merupakan realita yang tidak terbantahkan bahwa kesehatan hewan memengaruhi kesehatan manusia, dan tentu saja pengetahuan yang harus diketahui banyak orang bahwa hampir semua agen bioterorisme adalah zoonotik.

Fakta ini mau tidak mau, menjadikan peran dokter hewan semakin penting dan merupakan simpul kritis terhadap keberhasilan suatu negara dalam mengatasi wabah penyakit, khususnya zoonosis. 

Sudah semestinya menghormati keahlian dan kebanggaan profesi dari setiap orang yang bergelut dengan ilmu yang mereka tekuni.

Janganlah mempermainkan kecerdasan intelektual dan tidak menghormati kebanggaan profesi, hanya karena kepentingan sesaat, lebih-lebih hanya untuk motif meraih keuntungan finansial semata.

Melalui semangat peringatan WVD 2025, kini saatnya meneguhkan otoritas dokter hewan.

*) PENULIS adalah Alumnus Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Artikel KUPI BEUNGOH lainnya