MaTA Sorot Lambatnya Realisasi APBA 2025 dan Meminta Mualem Mengevaluasi Pokir Dewan

SERAMBINEWS.COM - Pemerintahan Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) mulai disorot, dampak dari belum terealisasinya APBA 2025 hingga penghujung April ini.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam catatan kritisnya, Rabu (30/4/2025), menyebutkan, belum berjalannya realisasi APBA telah memberi dampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi di Aceh.

Sayangnya, hingga menjelang memasuki bulan Mei 2025, masyarakat Aceh belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 tersebut.

"Ketergantungan pada APBA sangat tinggi sekali, sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan,"

"Maka realisasi APBA 2025 menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab," kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya kepada Serambinews.com.

Ia menyarankan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh agar duduk bersama dengan kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025. 

Salah satunya yang cukup penting adalah pengumuman penerima rumah duafa oleh Dinas Perkim Aceh, dimana dari 2.000 unit baru 1.000 unit yang diumumkan.

Baca juga: Peluncuran Satu Data Aceh Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Baca juga: Berkas Lengkap, 2 Tersangka Perdagangan Satwa Dilindungi Diserahkan ke JPU Kejari Aceh Besar

"Jadi peran gubernur dan wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi," ujar Alfian.

Evaluasi Pokir Dewan

Alfian juga meminta Gubernur dan wakil gubernur Aceh agar mengambil langkah tegas untuk mereview anggaran atas program-program dalam bentuk pokir (pokok pikiran) dewan.

Menurutnya, banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi gubernur.

"Maka peran gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting,"

"Sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang masyarakat Aceh," timpalnya.

Terakhir, MaTA juga menyarankan gubernur dan wakil Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini.

Baca juga: Pemuda Aceh Utara yang Rudapaksa Remaja di Tempat Pangkas Ancam Sebar Video Vulgar Korban

Baca juga: Dua Taruna Pelayaran Rampas Ponsel dari Toko di Banda Aceh, Semprot Korban Pakai Air Cabai

Langkah tegas menjadi penting, mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan.

"Sehingga langkah kepatutatan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat," pungkas Alfian.(*)