Kapal Hampir Oleng, Panglima

Oleh: Rizki Ardial *)

RENDAHNYA serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 bukan sekadar masalah teknis birokrasi.

Melainkan gejala serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.

Tidak ada sektor ekonomi yang lebih vital di Aceh selain belanja pemerintah, menjadikan APBA sebagai “urat nadi” pembangunan di Aceh. 

Sehingga, begitu serapan anggaran macet, roda ekonomi pun langsung ikut macet.

Minimnya industri dan investasi swasta yang berjalan lambat, membuat perputaran uang di pasar rakyat, kontraktor, tukang harian, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM, sepenuhnya bergantung pada realisasi APBA. 

Dari Rp 11 triliun APBA 2025, per 19 Mei 2025, serapan anggaran baru mencapai 18,23 persen. Padahal target pada periode tersebut adalah 29,36 % . 

Artinya, selisih hampir 11 % itu mencerminkan ketidakmampuan SKPA menggerakkan program secara tepat waktu.

Dan hingga akhir Agustus 2025, kondisi juga tidak jauh lebih baik. Realisasi keuangan hanya 43,55 % , masih di bawah target 54,04 % . Sementara realisasi fisik pun hanya 52,5 % .

Baca juga: Fenomena Joget dan Omongan Kasar di TikTok, PRIDE Aceh Usul Bentuk Polisi Cyber Syariah

Baca juga: Demonstrasi Anti-Imigrasi di Belanda Rusuh: Mobil Polisi Dibakar, 30 Orang Ditangkap

Angka ini bukan hanya menunjukkan ketertinggalan, tapi juga kelemahan manajemen yang akut. 

Dengan kata lain, uang ada, rencana ada, tetapi eksekusinya gagal. Dan ketika eksekusi gagal, rakyatlah yang menanggung akibatnya.

Loyalitas dan Komitmen Kepala SKPA

Saya menilai, kondisi ini terjadi akibat lemahnya loyalitas dan komitmen para pejabat di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terhadap kepemimpinan Mualem. 

Mereka seolah membiarkan sang Gubernur memikul beban ini sendirian, padahal mandat pembangunan ada di tangan mereka.

Mungkin sebagian dari mereka ada yang beranggapan bahwa meskipun kinerjanya buruk, masyarakat tidak akan tahu dan yang masyarakat salahkan tetap kinerja Mualem.

Lebih ironis lagi, isu mutasi dan pergantian pejabat yang tak kunjung datang justru menjadi alasan banyak SKPA bersikap pasif.