Israel Umumkan Rencana Duduki Gaza Selamanya, Netanyahu Sebut Penduduk Palestina Akan Diusir

SERAMBINEWS.COM, TEL AVIV - Kabinet Israel mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza hingga waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan ini diambil oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet, Senin (5/5/2025).

Pejabat-pejabat Israel tidak menjelaskan apa tujuan akhir dari pendudukan tersebut.

Tel Aviv juga enggan menjelaskan apakah mereka akan kembali membangun permukiman ilegal seperti saat menduduki Gaza pada 1967-1993.

Israel sebenarnya telah menduduki wilayah Palestina yang tersisa yaitu Tepi Barat yang meliputi Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, sejak 1967.

Israel keluar dari Gaza pada 2005, namun tetap mengendalikan perbatasan darat, udara, dan laut wilayah Palestina tersebut.

Pada 2007, Israel menerapkan blokade atas Gaza setelah Hamas berkuasa. Blokade tersebut berlaku hingga saat ini.

Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina, ilegal.

Netanyahu menyebut penduduk Gaza akan "dipindahkan demi keamanan sendiri" selama proses pendudukan.

Dia menegaskan keputusan ini membuat pasukan Israel tidak akan hanya meluncurkan operasi militer dan mundur, tetapi tetap berjaga di wilayah Palestina tersebut.

"Tujuannya berkebalikan dari itu," kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera.

Rencana pendudukan ini ditetapkan pemerintah Israel usai mengumumkan perluasan operasi militer di Jalur Gaza.

Kabinet Netanyahu sebelumnya mengumumkan akan memanggil ribuan tentara cadangan untuk menambah kekuatan serangan ke Gaza.

Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengecam rencana pendudukan Israel dan menyebut pihaknya hanya akan membebaskan tawanan jika Tel Aviv setuju gencatan senjata komprehensif dan penarikan pasukan dari Gaza.

"Rakyat kami tidak punya pilihan selain mencapai perjanjian komprehensif yang menjamin keamanan dan keselamatan rakyat kami," kata Mardawi.

Israel tercatat menduduki Gaza usai perang pada 1967 silam. Israel membangun lebih dari 20 permukiman ilegal selama periode pendudukan tersebut.

Pendudukan Israel pun melahirkan pemberontakan Palestina atau Intifada pada 1987-1993 dan 2000-2005.

Israel akhirnya keluar dari Gaza usai Intifada Kedua pada 2005, namun tetap mengendalikan pergerakan manusia dan barang dari dan menuju wilayah Palestina tersebut.

Baca juga: Selama Gaza Dilanda Kelaparan dan Pembunuhan, Hamas: Gencatan Senjata Tak Penting Lagi

AS Dukung Rencana Israel Ambil Alih Pengiriman Bantuan ke Gaza

 Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyuarakan dukungannya untuk rencana Israel mengambil alih pengiriman bantuan ke Jalur Gaza.

Departemen Luar Negeri AS menyebut rencana Israel sebagai "solusi kreatif" untuk penyaluran bantuan.

Masyarakat Jalur Gaza tidak menerima bantuan kemanusiaan apa pun sejak 2 Maret lalu akibat blokade total Israel.

Kendati didesak komunitas internasional, Israel bersikeras tidak mengizinkan bantuan masuk Gaza.

Akan tetapi, pada Minggu (4/5/2025) lalu, kabinet keamanan Israel mengumumkan rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pemerintah Israel hendak menyewa jasa kontraktor keamanan asal AS untuk pengiriman bantuan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut rencana Tel Aviv ditujukan demi memastikan Hamas tidak terlibat. Israel dan AS berulang kali menuduh Hamas menguasai bantuan kemanusiaan.

"Penjagaan akhirnya datang. Israel tetap aman, Hamas tidak mendapat apa pun, warga Gaza memiliki akses untuk bantuan penting," kata juru bicara tersebut, Senin (5/5/2025), seperti dikutip Anadolu.

"Pemerintahan ini ingin kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza dan solusi kreatif seperti ini adalah bagian dari visi (Presiden AS Donald) Trump yang inspiratif."

Media AS, The Washington Post, melaporkan keterlibatan kontraktor AS dalam pengiriman bantuan akan dimulai pada akhir Mei 2025, berkemungkinan setelah Trump mengunjungi Timur Tengah.

Blokade total Israel telah menimbulkan krisis kemanusiaan di Gaza karena bantuan pangan dan kebutuhan dasar tidak masuk selama dua bulan lebih.

Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan 3.500 anak di bawah usia 5 tahun terancam meninggal karena kelaparan.

Otoritas Gaza pun menyampaikan sekitar 70.000 anak mesti dirawat karena malanutrisi akut.

Misi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga kemanusiaan dilaporkan menolak rencana Israel.

Pasalnya, rencana Israel dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas, kemanusiaan, serta secara logistik tidak bisa dilaksanakan.

Baca juga: Bupati Aceh Timur Al-Farlaky Nilai PMK 212 Memberatkan Daerah

Baca juga: Detik-Detik Serka Untung Tewas saat Truk Bermuatan Amunisi Terbakar di Tol Gempol Pasuruan

Baca juga: Alasan Jonathan Frizzy Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Vape Obat Keras, Baru Operasi Ambien