Komisi III Kunker ke PLTU Nagan Raya, Dorong Optimalisasi Kontribusi untuk PAA dan Kesejahteraan

Komisi III mengapresiasi bahwa PLTU 1 dan 2 Nagan Raya telah memenuhi standar emisi nasional. 

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, emisi Sulfur Dioksida (SO₂) dari PLTU berada di bawah 300 mg/Nm⊃3;, jauh di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan dalam Permen LHK No. 15 Tahun 2019 yaitu 550 mg/Nm⊃3;. 

Hal ini menunjukkan bahwa operasional PLTU relatif ramah lingkungan jika dibandingkan dengan standar nasional.

Komisi III juga mencermati komposisi tenaga kerja yang digunakan. 

Dari total 326 tenaga ahli daya, 56 persen berasal dari Kabupaten Nagan Raya, 32?ri Aceh Barat, dan 12?ri daerah lain di Aceh. 

Baca juga: 2 Pria Pelempar Bom Molotov ke Rumah Warga di Lhokseumawe Ditangkap, Satu DPO

Baca juga: Cerita Andi Terlilit Kabel di Jalan Laksamana Malahayati Aceh Besar, Leher Memar: Kabelnya Kecil

Ini menunjukkan bahwa PLTU sudah memberikan ruang signifikan bagi tenaga kerja lokal. 

Namun Komisi III tetap mendorong peningkatan kapasitas dan jumlah pekerja asal Aceh melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. 

Seperti membuat MoU kerja sama dengan kampus Politeknik Aceh Selatan, kampus vokasi yang ada di pantai Barat Selatan Aceh

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III juga meminta laporan keuangan dan kontribusi fiskal PLTU secara detail. 

Serta mendesak adanya kerja sama lebih erat antara manajemen PLTU dengan Pemerintah Aceh, termasuk peluang bagi Badan Usaha Milik Aceh (PT PEMA) untuk ikut serta dalam pengelolaan atau investasi di sektor energi.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari potensi energi ini bisa kembali ke rakyat Aceh dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal,” tambah Hadi Surya.

Komisi III DPRA akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan mitra strategis di sektor energi sampai ke tingkat pusat.

Seperti Kementrian ESDM dan Komisi XII DPR-RI Bidang Energi, SDA, Lingkungan dan Investasi. 

Baca juga: Sampah Menumpuk, Gaji tak Cukup: Potret Krisis Kebersihan di Pasar Rukoh Banda Aceh

Baca juga: Fakta-fakta Satria Arta, Pecatan TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia, Segini Gajinya Per Bulan

Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRA dalam mengawal pembangunan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Aceh.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Armiadi, Nurchalis, Hasballah, Edi Sadikin, Anggota Komisi III lainnya dan staf Komisi III DPRA.(*)