Koperasi Merah Putih: Jalan Kemandirian Gampong Aceh

Oleh: Mahfudz Y Loethan*)

Ketika kita berbicara tentang pembangunan, kerap kali fokus kita terpusat pada kota. Padahal denyut sesungguhnya dari kekuatan bangsa ini justru berakar dari desa. 

Di Aceh, desa atau dalam bahasa setempat, gampong, bukan sekadar satuan administratif, tetapi ruang hidup sosial, budaya, dan ekonomi yang menyatu dengan jati diri rakyat. 

Maka, ketika program Koperasi Merah Putih digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada harapan besar yang tumbuh: inilah jalan untuk membangkitkan gampong Aceh dengan cara yang bermartabat dan berkelanjutan.

Program ini bukan proyek simbolik. Ia adalah upaya sistemik dan strategis untuk memindahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari kota ke desa. 

Dengan membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dan 6.500 di antaranya ditargetkan di Aceh, pemerintah sedang membuka kembali ruang bagi ekonomi rakyat untuk berdaulat.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Bisa Kelola Tambang dan Sumur Minyak

Selama ini, banyak potensi gampong di Aceh yang belum berkembang maksimal. Petani yang sulit memasarkan hasil panennya, nelayan yang terjebak dalam sistem tengkulak, pelaku UMKM yang kesulitan modal, serta pemuda desa yang merantau karena tidak menemukan ruang usaha di tanah kelahirannya. 

Di sinilah koperasi seharusnya hadir, bukan sekadar sebagai tempat simpan pinjam, tetapi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang memproduksi, memasarkan, hingga mendistribusikan nilai tambah.

Koperasi bisa menjadi pusat distribusi pupuk dan bibit, pembeli hasil panen petani, pengelola hasil laut nelayan, hingga pengolah komoditas lokal menjadi produk siap jual. 

Koperasi juga dapat membuka toko swalayan desa yang menyalurkan beras dan minyak goreng bersubsidi, membuka apotik koperasi dengan obat-obatan murah untuk masyarakat, mendirikan gudang penyimpanan hasil panen, dan menjadi penyalur resmi berbagai program subsidi pemerintah lainnya secara langsung ke tangan rakyat. 

Dengan sistem koperasi yang sehat, Aceh bisa membangun rantai distribusi sendiri, memangkas praktik tengkulak, dan menciptakan harga yang adil bagi konsumen dan produsen.

Lebih dari itu, koperasi adalah tempat tumbuhnya semangat gotong royong dan kemandirian—nilai-nilai yang secara historis sangat dekat dengan masyarakat Aceh. 

Dan membangun koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk badan hukum dan papan nama. Ia harus dibina, didampingi, dan dijadikan ekosistem usaha yang sehat, transparan, serta berbasis pasar.

Baca juga: 203.309 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kehadiran Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam kunjungannya ke Aceh pada 22–23 Mei lalu, menjadi pemantik semangat baru bagi masyarakat. 

Wamenkop tidak hanya membawa pesan kebijakan pusat, tetapi juga menghidupkan optimisme bahwa koperasi benar-benar akan menjadi tulang punggung ekonomi desa.