Pemerintah Aceh Raih WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK

Andri menyebut, WTP yang diberikan BPK bukan jaminan bebas dari praktik kecurangan.

Opini WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, bukan berarti tidak ada masalah atau dugaan korupsi di dalamnya. 

“Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terhadap kelemahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan beberapa laporan keuangan,” ungkapnya. 

Untuk itu ia mengharapkan inspektorat berperan aktif untuk mengekskalsi substansi temuan BPK untuk mencegah timbulnya permasalahan serupa di masa yang akan datang dan mengkoordinasikan tindak lanjut dari hasil temuan BPK. (*)