Pemerintah Aceh Pilih Jalur Kekeluargaan dengan Kemendagri Selesaikan Polemik 4 Pulau

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memutuskan bakal menempuh jalur kekeluargaan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyelesaikan polemik pengalihan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem usai menggelar rapat tertutup dengan Forbes DPD-DPR RI, dan sejumlah pihak terkait, di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat malam (13/6/2025). 

“Pertama pendekatan secara kekeluargaan, dan juga secara administrasi dan politik ke Mendagri,” kata Mualem. 

Baca juga: Pria Mengaku Ahli Waris Generasi Ke 4 Teuku Raja Udah Minta Mendagri Segera Kembalikan Pulau Aceh

Mualem menjelaskan, berdasarkan hasil rapat malam ini pihaknya juga sudah menyiapkan form keberatan yang akan disampaikan ke Kemendagri terkait keputusan penetapan empat pulau tersebut. 

“Sudah ada poin-poin keberatan yang akan kita sampaikan ke Mendagri, karena yang pertama itu (empat pulau) hak kita.

Bukti dan data hak kita. Kemudian secara historis itu hak kita, secara penduduk hak kita, secara geografi juga hak kita. Itu saja yang kita pertahankan,” jelasnya. 

Sebelumnya, rapat dengan Forbes DPD-DPR RI terkait pembahasan polemik empat pulau di Aceh Singkil ini berlasung tertutup. 

Baca juga: Bahas Polemik 4 Pulau, Rapat Forbes DPD-DPR RI dengan Mualem Digelar Tertutup, Rapat Molor 110 Menit

Amatan Serambinews.com, rapat dimulai sekitar pukul 21.50 WIB bergeser dari jadwal yang ditetapkan di undangan yakni pukul 20.00 WIB. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, serta didampingi Ketua DPRA Zulfadli dan TA Khalid yang mewakili Forbes DPD-DPR RI. 

Rapat ini juga turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRA, kepala SKPA, Rektor Universitas di Aceh, Ketua MPU, Bupati Aceh Singkil, DPRK Aceh Singkil, hingga pihak terkait lainnya.