TOPIK
Sengketa Pulau Aceh Sumut
-
"Masyarakat yang ada di luar negeri di luar Aceh, mari sama-sama membangun pulau ini," ujarnya.
-
"Tidak seorang pun di negara ini yang menafikan peranan MoU Helsinki sebagai titik tolak penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan
-
Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
-
4 Pulau Jangan Dibiarkan Kosong, Haji Uma: Pemerintah Aceh Harus Segera Mengelola Secara Maksimal
-
HRD juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah berkomunikasi baik dengan Prabowo
-
Dek Gam mengungkap kepada Dasco soal gejolak yang terjadi di Aceh usai Kemendagri memasukkan empat pulau itu ke Sumatera Utara
-
Ngoh Wan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih masalah sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara.
-
PW KB PII Aceh dan PW PII Aceh Mendukung Pernyataan Mualem Pertahankan 4 Pulau Milik Aceh
-
Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan (GAM) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
-
Mantan wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan, persoalan sengketa empat pulau di Aceh Singkil seharusnya sudah tuntas dari dulu.
-
Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
-
BEM Unimal Lhokseumawe Sebut 4 Pulau Milik Aceh, Antara Fakta, Sejarah, dan Keadilan Administratif
-
Tgk Agam Desak DPRA Bentuk Pansus, Bongkar Dugaan Pengkhianatan Negara dalam Pengalihan Empat Pulau Aceh ke Sumut
-
Muhaymin menegaskan bahwa empat pulau tersebut bukan hanya titik di peta, melainkan bagian dari identitas rakyat Aceh
-
Erni Eriyanti dalam sebuah wawancara yang dimuat berbagai media mengatakan bahwa Sumatera Utara harus mempertahankan keempat pulau tersebut.
-
Hubungannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem lebih kepada perbedaan politik di Pilkada.
-
Pemerintah Aceh memutuskan bakal menempuh jalur kekeluargaan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyelesaikan polemik
-
Juru Bicara Mualem Center Banda Aceh, Fakhrurazi Zulkifli menilai, Tito dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah pihak yang paling bertanggung
