KSAD Maruli Simanjuntak Ajak Pemerintah Aceh Diskusi Bahas Polemik Lahan Blang Padang

- Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengirim surat resmi bernomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Mualem meminta pengembalian status tanah Blang Padang di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, menjadi milik Masjid Raya Baiturrahman.

- Menurut surat tersebut, tanah Blang Padang telah dikuasai secara sepihak oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda selama 20 tahun pascatsunami Aceh.

-  Mualem meminta Presiden untuk mengevaluasi status tanah tersebut dan mengembalikannya ke pengelola asli, yaitu Masjid Raya Baiturrahman Aceh, sesuai dengan tujuan awal wakaf.

- Bukti Sejarah Kepemilikan:

  - K.F.H. Van Langen dalam bukunya (1888) menyebut Blang Padang dan Blang Poengai (Punge) sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman, disebut "oemong sara," yang tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan.

- Peta Belanda 1875 (Kaart Van Onze Tegenwoorddige Positie Op Atjeh) menunjukkan tanah wakaf Blang Padang dan Blang Punge tidak dikuasai Belanda, meskipun wilayah sekitar Kutaraja dan Aceh Besar sudah dikuasai.

- Ada sertifikat tanah wakaf tersebut seluas 7.784 m⊃2; dengan nomor 01.01.000006035.0 yang dikeluarkan pada masa kolonial.

- Peta Blad Nomor 310 (1906) dan peta Koetaradja (1915) menyebutkan Aloen-Aloen Kesultanan Aceh, menegaskan Blang Padang tidak dikuasai oleh KNIL.(*)