MaTA Nilai Pembangunan Batalyon Baru di Aceh Bebankan Pemerintah Daerah 

Walaupun misalnya pemerintah daerah tidak mengeluarkan pernyataan secara resmi mereka beban, 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti wacana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia membangun sejumlah batalyon baru untuk TNI AD di Aceh. 

Ia menilai, di tengah kondisi fiskal yang tidak sehat, rencana pembangunan batalyon di sejumlah wilayah Aceh ini akan menjadi beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah karena pemda harus menyediakan lahan. 

“Walaupun secara anggaran pembangunan baru adalah sumbernya APBN, tetapi dalam konteks daerah bagi pemerintah daerah kan juga akan beban ini.

Walaupun misalnya pemerintah daerah tidak mengeluarkan pernyataan secara resmi mereka beban, tapi secara tidak langsung bagi pemerintah daerah ini menjadi beban karena harus menyediakan lahan,” kata Alfian kepada Serambinews.com, Kamis (3/7/2025). 

Baca juga: Ini Lokasi Rencana Pembangunan Batalyon Baru di Gayo Lues dan Tanggapan Kades Sangir

Menurut Alfian Kemenhan seharusnya membuat kajian lebih mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan program, karena saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah sedang tidak baik-baik saja. 

“Seharusnya kan pemerintah daerah hari ini fokus bagaimana memaksimalkan terhadap inflasi, memaksimalkan terhadap fiskal yang memang kita tahu bahwa sedang kacau balau,” ujarnya. 

Alfian menyarankan Kemenhan agar dapat mengalihkan anggaran pembangunan batalyon baru tersebut untuk difokuskan pada program-program kolaborasi antara TNI dengan masyarakat, seperti membangun infrastruktur di daerah-daerah yang masih terisolir di Aceh. 

“Jadi sangat populer kalau misalnya uang ini Menhan menggunakan misalnya membangun program-program di daerah-daerah telisolir di Aceh, daerah-daerah yang belum tersentuh pelayanan publik yang itu ada kolaborasi antara TNI dengan rakyat Aceh, itu lebih keren saya pikir lebih populer,” jelasnya. 

Di sisi lain, Alfian juga menilai wacana pembangunan batalyon baru di Aceh secara tidak langsung kembali membangun persepsi masyarakat bahwa pemerintah pusat masih sangat mencurigai Aceh sebagai daerah bekas konflik. 

Hal tersebut sudah terbukti, sebab sejak awal wacana pembangunan batalyon mencuat, berbagai lapisan masyarakat kompak dan lantang menyuarakan penolakan. 

“Karena perlu diingat bahwa ketika penempatan batalyon dan penempatan pasukan dengan jumlah besar, maka pesan yang ada di benak rakyat Aceh adalah pusat masih mencederai Aceh dan ini akan berpotensi menjadi preseden buruk untuk jangka panjang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Alfian berharap kepada Gubernur Aceh dan DPRA yang saat ini diisi oleh para pelaku sejarah perdamaian Aceh dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi wacana pembangunan batalyon baru ini. 

“Gubernur Aceh dan DPRA saya pikir paham betul masalah ini karena mereka bagian dari orang-orang yang berbasis pelaku sejarah, mereka paham bahwa ada kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya pada saat MoU Helsinki,” ungkapnya.