MaTA Kritisi Pembangunan Batalyon Baru, Alfian: Bisa Munculkan Persepsi Pusat Masih Curigai Aceh

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Rencana pembangunan sejumlah batalyon baru di Aceh mendapat sorotan dari kalangan elemen sipil Aceh.

Salah satunya adalah Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mempertanyakan urgensinya pembangunan batalyon baru tersebut, di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, MaTA juga merasa khawatir jika wacana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut bisa memunculkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pusat masih curiga dengan Aceh.

Koordinator MaTA, Alfian menilai, wacana pembangunan batalyon baru di Aceh secara tidak langsung kembali membangun persepsi masyarakat bahwa pemerintah pusat masih sangat mencurigai Aceh sebagai daerah bekas konflik. 

Hal tersebut, urainya, sudah terbukti.

Sebab, sejak awal wacana pembangunan batalyon mencuat, berbagai lapisan masyarakat kompak dan lantang menyuarakan penolakan. 

“Karena perlu diingat bahwa ketika penempatan batalyon dan penempatan pasukan dengan jumlah besar, maka pesan yang ada di benak rakyat Aceh adalah pusat masih mencurigai Aceh,” papar Alfian kepada Serambinews.com, Kamis (3/7/2025).

“Dan ini akan berpotensi menjadi preseden buruk untuk jangka panjang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Alfian berharap kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan DPRA yang saat ini diisi oleh para pelaku sejarah perdamaian Aceh, dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi wacana pembangunan batalyon baru tersebut. 

“Gubernur Aceh dan DPRA, saya pikir paham betul masalah ini karena mereka bagian dari orang-orang yang berbasis pelaku sejarah,” tutur Alfian.

“Mereka paham bahwa ada kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya pada saat MoU Helsinki,” ungkapnya. 

“Intinya ini tidak ada penambahan baru, walaupun kita tahu sekarang kan ada upaya dari pemerintah pusat modus berbagai macam soal ketahanan pangan misalnya,” tukas dia. 

Bebani anggaran

Alfian juga menekankan, bahwa membangun sejumlah batalyon baru untuk TNI AD di Aceh akan ikut membebani anggaran pemerintah daerah.