Eks Presma Unsam Langsa Sorot Surat Rekomendasi Gubernur Aceh ke PTPN IV, Edy: Jaga Indepensi BUMN

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Unsam Langsa, Edy Syahputra, ST menanggapi beredarnya surat Gubernur Aceh tertanggal 14 Juni 2025, yang merekomendasikan pergantian dua pejabat penting di lingkungan PTPN IV Regional VI Aceh.

Edy Syahputra meminta semua pihak menjaga iklim kerja yang sehat dan menghargai indepensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami merasa perlu menyampaikan pandangan konstruktif demi menjaga iklim kerja yang sehat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," tegas Edy Syahputra, ST yang juga seorang tokoh pemuda di Langsa ini, Jumat (4/7/2025).

Eks Presma Unsam Langsa ini lantas menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, kinerja positif harus dihargai, bukan harus memandang siapa dia, akan tetapi prestasi dan keseriusan kerja dan pembenahan yang dibawa. 

Kedua, rekomendasi siapapun, baik penguasa dan pengambil kebijakan di daerah, harus melalui klarifikasi dan evaluasi objektif supaya tidak menimbulkan kesan hasutan hingga fitnah. 

Ketiga, menyangkut penempatan pejabat, tentunya perlu mengedepankan profesionalisme dan kearifan lokal, apalagi di Bumi Serambi Mekkkah ini yang sejak dulu terus mempertahankan adat istiadatnya.

Menurut Edy, usulan pengganti pejabat di PTPN IV itu belum mencerminkan keberpihakan kepada kader internal maupun kearifan lokal. 

Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan integritas merupakan hal penting demi memperkuat rasa memiliki dan mempercepat akselerasi pembangunan.

Ia melanjutkan, menjaga independensi BUMN dari kepentingan non-struktural,meski harus dilakukan.

“Kami menghargai perhatian Pemerintah Aceh terhadap tata kelola BUMN,” tutur Edy Syahputra.

Namun begitu, papar dia, pihaknya juga berharap agar setiap langkah kebijakan tetap berpijak pada data, proses evaluasi menyeluruh, dan kepentingan jangka panjang, bukan pada tekanan kelompok atau dinamika sesaat. 

“BUMN adalah instrumen negara yang harus dijaga dari intervensi yang berpotensi merusak profesionalisme mereka,” tandasnya.

"Kami percaya, perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan musyawarah, bukan manuver,” tukas dia. 

“Mari kita jaga semangat kolaborasi demi kemajuan Aceh," tutup Edi Syahputra.(*)