Fakta Baru Tragedi KMP Tunu, Banyak Penumpang Tak Tercatat dalam Manifes karena Beli Tiket dari Calo

Praktik ini membuat data identitas penumpang tidak lengkap, sehingga menyulitkan proses evakuasi dan klaim asuransi.

SERAMBINEWS.COM - Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menguak persoalan serius terkait keselamatan pelayaran. 

Diketahui, banyak penumpang kapal tidak terdata dalam manifes resmi karena membeli tiket dari calo, bukan lewat jalur resmi seperti aplikasi Ferizy.

Praktik ini membuat data identitas penumpang tidak lengkap, sehingga menyulitkan proses evakuasi dan klaim asuransi.

Selain itu, prosedur pemeriksaan kendaraan dan penumpang di pelabuhan juga dinilai longgar, memperparah kekacauan data manifes.

Hingga kini, masih ada korban yang belum ditemukan, termasuk WN Malaysia yang diduga ikut tenggelam namun tak tercatat sebagai penumpang.

Mantan penjaga loket di Pelabuhan Ketapang,  Banyuwangi, Jawa Timur, Febri (25), mengungkapkan alasan mengapa banyak penumpang KMP yang tidak terdaftar dalam manifes.

Baca juga: Kisah Haru, Toni Selamat dari Tenggelamnya KMP Tunu, Peluk Jenazah Sang Ayah Selama 5 Jam

Ia mengungkapkan, penumpang lebih memilih membeli tiket kapal melalui calo atau di pinggir jalan karena lebih cepat.

 Mereka enggan membeli tiket secara resmi, atau lewat aplikasi resmi Ferizy, karena merasa merepotkan.

Akibatnya, calo-calo itu hanya memasukkan nama singkat penumpang, alih-alih identitas lengkap.

Padahal, identitas lengkap penting untuk keperluan klaim asuransi dan pendataan resmi manifes.

"Sebagian besar orang tidak mau memesan sendiri. Mereka lebih suka beli tiket dari calo atau pinggir jalan karena merasa lebih cepat," ungkap Febri, Sabtu (5/7/2025), kepada Kompas.com.

Tak hanya persoalan calo tiket, proses verifikasi di jalur masuk pelabuhan juga tidak sesuai prosedur.

Baca juga: Daftar Nama Korban Meninggal Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Jenazah Diserahkan ke Keluarga

 Menurut Febri, proses verifikasi tidak dilakukan terhadap semua kendaraan.

Parahnya, banyak pengguna jasa yang memberikan data palsu atau tidak lengkap kepada petugas.