Sudah Berbadan Hukum, Ini Langkah Selanjutnya Harus Dilakukan Pengurus Kopdes Merah Putih di Abdya

Menurutnya, meski belum ada instruksi khusus dari pusat, namun pengurus Kopdes Merah Putih sudah boleh mempersiapkan beberapa hal sesuai arahan dari pemerintah provinsi.

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 152 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi berbadan hukum setelah memiliki akta dari notaris dan pengesahan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Abdya, Zedi Saputra, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, meski belum ada instruksi khusus dari pusat, namun pengurus Kopdes Merah Putih sudah boleh mempersiapkan beberapa hal sesuai arahan dari pemerintah provinsi.

"Sekarang belum ada instruksi khusus dari pusat, cuma sudah bisa memulai pertemuan-pertemuan awal di tingkat pengurus.

 Dan ada langkah-langkah yang disiapkan oleh pengurus sambil kita menunggu instruksi dari pusat,” kata Zedi.

Langkah-langkah itu, sebut Zedi, seperti membuat stempel, email, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), rekening koperasi, papan nama, struktur organisasi, dan buku wajib koperasi.

Selain itu, sambung Zedi, pengurus juga sudah boleh membuat formulir permohonan menjadi anggota koperasi, buku simpanan/tabungan anggota, kartu anggota.

Baca juga: Polres Aceh Singkil Gelar Rekonstruksi Perkara Pembunuhan Guru oleh Suaminya 

Kemudian menyusun ART berdasarkan anggaran dasar (Akta),  perekrutan anggota koperasi, dan menyusun bisnis plan.

“Langkah-langkah itu sudah boleh dilaksanakan oleh pengurus Kopdes Merah Putih agar nantinya begitu ada instruksi dari pusat, kita sudah ada persiapan, tinggal melaksanakan langkah selanjutnya,” ucap Zedi.

Ia menyebutkan, pengurus Kopdes Merah Putih tidak ada gaji tetap, meskipun, besaran anggaran yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), dalam satu tahun bisa mencapai Rp 5 miliar per Kopdes.

"Semua pengurus baik itu ketua, sekretaris, dan bendahara tidak ada gaji tetap,karena tergantung dengan keberhasilan mengelola koperasi. 

Jika bisnis usaha koperasi tersebut nanti berjalan, maka dari situlah pengurus Kopdes mendapatkan pendapatan atau gaji mereka," ujarnya.

Tapi lanjut Zedi, bagi pengurus Kopdes yang tidak punya rencana bisnis atau usaha yang ingin dikembangkan, maka pinjaman modal yang dijanjikan oleh pemerintah pusat tidak juga bisa diakses.

Baca juga: Pembunuh Perempuan Bertato di Blitar Ternyata Pacar Korban, Pelaku Ditangkap, Motif Cemburu

Kopdes ini, sebut Zedi, bukan koperasi yang basis usahanya simpan pinjam dalam bentuk uang tunai.

Tetapi koperasi ini harus melakukan bisnis dan usaha produktif terlebih dahulu, sehingga anggaran yang didapatkan sesuai dengan rencana bisnisnya.

"Karena anggaran tersebut baru bisa diterima oleh pengurus Kopdes jika bisnis atau usaha yang diajukan sesuai dengan potensi di desa masing-masing," terang Zedi.

Tidak hanya itu, Zedi juga menegaskan bahwa usaha atau bisnis yang ingin dibuka tidak boleh milik pribadi, tapi harus bentuk usaha bersama di bawah koordinasi pengurus Kopdes.

"Jika nanti kopdes membuka usaha simpan pinjam, maka harus berbentuk syariah, tidak boleh ada unsur riba, karena pengelolaan keuangan simpan pinjam ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikasi," sebut Zedi.

Terkait perekrutan anggota kopdes, tambah Zedi, pihak kopdes harus melibatkan semua masyarakat sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Baca juga: Penyebab Kematian 8 Sapi di Tamiang Masih Misteri, 1 Sapi Hidup Terdeteksi Positif Brucellosis

"Yang dibentuk kemarin itu hanya menunjuk pengurus dan pendiri saja, sementara anggotanya, kan belum.

Sekarang sudah boleh merekrut anggota, dan harus melibatkan masyarakat sesuai kemampuannya, dan melengkapi administrasi kelembagaan koperasi," pungkas Zedi. (*)