DPD-DPR RI asal Aceh Ditantang Golkan Revisi UUPA, Tim Kemenko Polhukam Evaluasi Dana Otsus

Tim yang berjumlah 7 orang tersebut mendarat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Selasa (8/7/2025). Tim tersebut terdiri atas Kabid Kebijakan Otonomi Khusus, Kolonel Inf Wahyu Handoyo, Kabid Pengelolaan Otonomi Khusus, Kolonel Inf Verdy De Irawan, Penelaah Teknis Kebijakan, Mushlihun Bhara, Analis Kebijakan Ahli Pratama, Dicky Riandy Prasetia,  Analis ASDMA Ahli Pertama Muchammad Ricky Pahlevi, Analis Kebijakan Ahli Pertama Zakia Ayu Septianingrum dan Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Deputi Didkor Poldagi, Kristina Gesit Septianingrum.

Kedatangan tim Kemenko Polhukam tersebut disambut langsung oleh Kabiro Umum Pemerintah Provinsi Aceh, Adi Darma dan Asintel Kodam IM yang diwakili Pabandya Min, Mayor Kav Lukas Budi.

Kabid Pengelolaan Otonomi Khusus Kemenko Polhukam, Kolonel Inf Verdy De Irawan, mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan  dalam rangka membahas sinkronisasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  “Kunjungan ini juga berfokus pada pembahasan dinamika kekhususan Aceh menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2027,” katanya.

Nantinya, mereka akan berada di Aceh selama empat hari ke depan. Pihaknya dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah Aceh, DPRA, serta tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan unsur civil society untuk mendalami berbagai isu strategis yang menyangkut kekhususan Aceh.

Dikatakan, Verdy, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi serta sinkronisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan keistimewaan Aceh. “Terutama yang menyangkut kewenangan legislasi lokal, hubungan fiskal antara Aceh dan pemerintah pusat,” ungkapnya.(ra/iw)