Ketua DPRK Aceh Singkil Berharap Dana Otsus Lanjut, Sebut Jika Tidak Layanan Publik Bisa Kolaps

Jika itu terjadi, layanan publik terancam kolaps. Salah satunya Kabupaten Aceh Singkil, yang fiskalnya sangat tergantung dana transfer pusat. 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, H Amaliun, berharap dana alokasi khusus (Otsus) Aceh, berlanjut. 

Nilainya minimal 2 persen dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional. 

"Harapan saya kedepan dana otsus ini tetap lanjut dan minimal kembali seperti semula 2 persen," kata Amaliun, Senin (14/7/2025).

Amaliun mengaku, yakin harapannya dapat terwujud. 

Sebab, dana otsus sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. 

Keyakinannya bertambah melihat serius dan kompaknya Gubenur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem dan seluruh unsur ulama, tokoh partai politik nasional maupun lokal memperjuangkannya. 

"Bukan tanpa alasan karena Gubernur kita Pak Mualem dan seluruh unsur kekuatan yang ada di Aceh, baik itu para ulama tokoh-tokoh partai politik nasional maupun lokal akan mampu memperjuangkan ke Pemerintah Pusat," ujarnya. 

Baca juga: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Alami Masalah Serius, Jika Dana Otsus Tak Diperpanjang

Menurutnya jika dana Otsus berlanjut, Aceh dibawah kepemimpinan Mualem, akan bangkit dan ekonominya terus maju. 

"Saya optimis berhasil dengan diperpanjang dana otsus ini kedepan dengan kepemimpinan Pak Muzakir Manaf, Aceh akan bangkit dan baik secara ekonomi maupun secara harkat dan martabat dengan kekhususan Aceh," tukasnya. 

Untuk diketahui transfer dana Otsus Aceh akan berakhir pada 2027 mendatang.

Jika itu terjadi, layanan publik terancam kolaps. 

Salah satunya Kabupaten Aceh Singkil, yang fiskalnya sangat tergantung dana transfer pusat. 

Berdasarkan data dari proyeksi pendapatan APBK Aceh Singkil 2025 sekitar Rp 849 miliar, sumbangan pendapat asli daerah (PAD) hanya Rp 71 miliar atau 8 persen. 

Bahkan diperkirakan, realisasi PAD lebih rendah dari target. 

Hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya, postur APBK Aceh Singkil, paling besar berasal dari transfer pusat termasuk dana Otsus di dalamnya.

Selain ancam layanan publik, berhentinya dana Otsus, dapat menyebabkan banyak program pembangunan terhenti dan ketimpangan antar wilayah semakin besar.

Baca juga: Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Masa Depan Dana Otsus Aceh

"Tanpa dana Otsus, Aceh berisiko mengalami tekanan fiskal yang berat. PAD saat ini belum cukup kuat untuk menutupi kebutuhan belanja daerah secara mandiri," kata Wanhar aktivis di Aceh Singkil.

Menurutnya bukan hanya Aceh Singkil, yang postur APBK-nya tergantung dari Otsus. 

Melainkan banyak kabupaten/kota lain, termasuk Provinsi Aceh masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. 

Sehingga hilangnya Otsus, membuat posisi fiskal Aceh sangat rentan.

Ia berharap usulan memperpanjang dan peningkatan alokasi dana Otsus perlu ditempatkan dalam konteks menjaga kesinambungan pembangunan.

Kemudian sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga Aceh, dapat mandiri.  

"Dana ini memberi ruang bagi Aceh untuk melanjutkan program-program prioritas yang masih membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten," tukas pegiat budaya serta politisi PKS tersebut. 

Pada bagian lain Wanhar, berpendapat jika usulan perpanjangan dana Otsus ditolak, dampaknya akan sangat terasa bagi Aceh. 

Bukan hanya dari sisi kelangsungan pembangunan, tapi ada imbas lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah pusat.

"Penolakan perpanjangan dana Otsus dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap semangat perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki sebuah perjanjian yang menjadi fondasi bagi keistimewaan Aceh," tukas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.(*)

Baca juga: Berakhirnya Dana Otsus Akan Picu Masalah Serius bagi Aceh, TA Khalid Yakin Prabowo Beri Angin Segar