Luar Negeri

Mahathir Mohamad Ikut Demo Turunkan Anwar Ibrahim, Sebut Kebal Hukum: Saatnya Mundur

Mahathir kemudian membalikkan pertanyaan tersebut ke Anwar Ibrahim yang dinilainya "kebal" dari hukum.

Editor: Faisal Zamzami
Tangkap layar Youtube Free Malaysia Today
MAHATHIR TURUN ANWAR - Tangkap layar Youtube Free Malaysia Today saat Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad ikut hadir dan memberikan pidato dalam unjuk rasa "Turun Anwar" di Dataran Merdeka pada Sabtu ini (26/6/2025). Mengenakan kaos hitam bertuliskan 'Turun Anwar', Mahathir ikut menuntut Anwar Ibrahim mundur dari kursi jabatan Perdana Menteri Malaysia 

Aksi protes "Turun Anwar" ini merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim yang dinilai gagal menurunkan beban hidup rakyat.

Isu utama yang diangkat mencakup penolakan terhadap Undang-Undang Pembaruan Kota (URA), kenaikan harga Gas Petroleum Cair (LPG), penghapusan subsidi, serta penerapan Pajak Penjualan dan Layanan (SST).

Peserta aksi juga menyoroti janji-janji kampanye Pemilu 2022 yang dinilai tidak terealisasi dengan baik oleh pemerintah saat ini.

Kegagalan dalam mendorong reformasi politik yang lebih substantif menjadi salah satu alasan utama digelarnya aksi demonstrasi ini.


Koalisi Perikatan Nasional (PN) dan Gerakan Tanah Air (GTA) menjadi kekuatan utama di balik penyelenggaraan aksi yang melibatkan berbagai partai oposisi tersebut.

Partai-partai seperti PAS, BERSATU, GERAKAN, dan MIPP turut berkontribusi dalam menggalang massa untuk hadir di Dataran Merdeka.

Aksi ini awalnya dikenal sebagai "Himpunan Bantah URA" sebelum kemudian diubah menjadi "Himpunan Turun Anwar" seiring dengan perkembangan situasi politik.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan bantuan tunai sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp385 ribu per warga sebagai upaya meredam ketidakpuasan publik.

Langkah tersebut direspons skeptis oleh kelompok oposisi yang menilai nominal bantuan terlalu kecil untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Gerakan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap praktik kronisme dan nepotisme yang dinilai semakin merajalela. 

Banyak peserta aksi menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap hanya bersifat populis tanpa solusi jangka panjang.

Mereka menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi dan politik yang selama ini dinilai tidak pro-rakyat.

 

Baca juga: Dilanda Suhu Tinggi, BPBD Pastikan Belum Ditemukan Titik Panas di Aceh Tamiang

Baca juga: Sosok Mulyono Teman Jokowi saat Kuliah, Sebut Tak Ada Jurusan di Fakultas Kehutanan UGM 1980

Baca juga: Asal Usul Lakban Kuning di Kepala Diplomat Kemlu Arya Daru Trungkap: Dibeli Bareng Istri

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved