Total Pungutan Uang Masuk Madrasah di Banda Aceh Tembus Rp 11 Miliar

Walaupun tidak ada kerugian negara secara langsung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh ini menegaskan bahwa berbagai jenis pungutan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat.

“Tentu untuk menentukan seberapa besar kerugian masyarakat, diperlukan audit atau pemeriksaan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang,” imbuhnya.

Pungutan di luar ketentuan itu merupakan salah satu dari maladministrasi yang ditemukan pihak Ombudsman Perwakilan Aceh dari 12 madrasah yang dilaporkan.

“Ombudsman menemukan maladminitrasi pada 12 madrasah yang dilaporkan,” kata Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ayu Parwati Putri.

Ayu menjelaskan, maladministrasi yang ditemukan berupa pungutan di luar ketentuan, penjualan seragam dan buku, dan tidak sesuainya pelaksanaan PPDBM dengan prosedur dan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

Selain itu, juga ditemukan maladministrasi melampaui kewenangan, yaitu adanya kepala madrasah yang memimpin rapat komite madrasah.

"Seharusnya rapat tersebut menjadi wadah musyawarah bagi orang tua peserta didik, tanpa ada campur tangan pihak madrasah," jelas Ayu.(*)

Baca juga: Tangis Haru Lansia di Aceh Timur, Penantian 18 Tahun Ditunaikan Bupati Al-Farlaky

Baca juga: Wagub Aceh dan Wali Nanggroe Bahas 20 Tahun Damai Aceh dengan SBY di Cikeas Jawa Barat