Di Kota Langsa, Mobil Berplat BK Diperkirakan Capai 70 Persen

Bahkan berdasarkan amatan wartawan Serambinews.com Zubir di Langsa, baik di area perkantoran pelayanan umum, cafe, maupun yang melintas di Jalan Protokol, 70 persen kendaraan pribadi masih menggunakan plat BK.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang merazia kendaraan berplat BL di Lintas Nasional Medan – Banda Aceh, beberapa waktu lalu, masih menimbulkan reaksi di Aceh. 

Warga Aceh kini menyoroti jumlah kendaraan plat BK baik mobil pribadi ataupun angkutan barang dan angkutan penumpang yang berdomisili di Aceh. 

Muncul dugaan, jumlah PAD Aceh yang hilang karena akibat banyak warga Aceh yang menggunakan plat BK, tidak sebanding dengan kehilangan PAD Sumut akibat penggunaan pelat BL oleh pengusaha asal Aceh yang berdomisili dan beroperasi di Medan. 

Di Kota Langsa jumlah kendaraan baik roda empat dan sejenisnya, dan roda dua mancapai ratusan ribu.

Namun, diperkirakan di atas 50 persen khusus mobil masih menggunakan plat BK.

Sementara kendaraan yang terdaftar di Samsat Langsa berplat BL seri F (kode Kota Langsa) total 123.001 unit kendaraan, sudah termasuk roda dua 113.432 unit, dan untuk non BL tidak terdaftar di Samsat setempat. 

Informasi dihimpun Serambinews.com, Kamis (2/10/2025), di wilayah Kota Langsa saat ini terlihat cukup jarang khususnya mobil pribadi yang menggunakan plat BL.

Warga lokal di daerah ini tidak dipungkiri memang masih cukup banyak yang mobil miliknya tersebut yang menggunakan plat BK. 

Bahkan berdasarkan amatan wartawan Serambinews.com Zubir di Langsa, baik di area perkantoran pelayanan umum, cafe, maupun yang melintas di Jalan Protokol, 70 persen kendaraan pribadi masih menggunakan plat BK.

Selain warga sipil, aparatur negara sendiri juga masih lebih memilih menggunakan plat BK atau Sumatera Utara. 

Baca juga: Bupati Aceh Barat Serukan Warganya Pakai Plat BL, Agar Pajak tak Lari keluar Daerah

Kondisi ini tentunya tanpa sadar telah merugikan warga Aceh sendiri, sebab pembayaran PKB (pajak kensaraan) setiap tahunnya masuk ke kas Sumut.

Seharusnya PKB ini masuk ke kas daerah dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menambah anggaran pembangunan Kota Langsa. 

Namun, kondisi ini juga tidak bisa serta-merta menyalahkan warga lokal.