Jika Bupati Sudewo Tak Jadi Tersangka, Warga Pati Ancam Geruduk KPK

SERAMBINEWS.COM - Tekanan publik terhadap Bupati Pati Sudewo semakin memuncak setelah ia diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara terang-terangan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, jika Bupati Sudewo tak segera ditetapkan sebagai tersangka.

Koordinator lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, menyebut aksi ini lahir dari kekecewaan warga atas kasus dugaan suap proyek jalur kereta api yang menyeret nama Sudewo.

“Kalau Pak Sudewo ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu, kami tidak jadi demo. Nanti uang donasi masyarakat yang kami kumpulkan sejak 19 Agustus kami alihkan untuk santunan anak yatim,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Hingga Selasa (26/8/2025), AMPB telah menghimpun donasi hingga Rp 170,6 juta. 

Dana tersebut dikumpulkan untuk mendanai aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 1 September 2025, lebih cepat dari rencana awal 2–3 September.

Sekitar 500 warga akan diberangkatkan dari Pati pada 31 Agustus menggunakan 10 armada bus dan akan bergabung dengan sekitar 800 perantau asal Pati di Jakarta.

“Berangkat 31 Agustus siang, sampai Jakarta 1 September langsung orasi, setelah itu pulang,” kata Supriyono.

Baca juga: Warga Minta Bupati Pati Sudewo Dijadikan Tersangka, Kirim Surat ke KPK

Bupati Sudewo Diperiksa KPK

Sementara itu, Rabu (27/8/2025) pagi, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Tiba sekitar pukul 09.43 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sudewo memilih irit bicara.

“Ya memenuhi panggilan,” katanya singkat saat dicegat wartawan.

Saat ditanya soal aksi warga Pati, Bupati Sudewo hanya menanggapi pendek: “Ya, semoga baik-baik saja”.

Kasus yang Membayangi Bupati Pati Sudewo

Nama Sudewo mencuat sejak sidang kasus dugaan suap proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.

Jaksa KPK kala itu menunjukkan barang bukti foto uang tunai miliaran rupiah dan mata uang asing yang disebut disita dari rumah Sudewo.

Ia membantah keras tuduhan menerima Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.

Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk pejabat DJKA, kontraktor, dan dua korporasi.

Persiapan Matang dan Dukungan Rantau

AMPB memastikan aksi di Jakarta akan berlangsung damai dan terkoordinasi.

Mereka telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, menyiapkan tim medis, kendaraan aksi, dan logistik. 

“Kami akan dikawal kepolisian ke Gedung KPK. Kami siap orasi, audiensi, bahkan menyerahkan bukti yang kami punya,” tegas Supriyono.

Gerakan ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Pati tak tinggal diam.

Mereka ingin KPK memproses dugaan korupsi secara transparan dan tanpa pandang bulu.  

Baca juga: VIDEO - Dulu Garang Semprot Pejabat, Kini Ahmad Husein Mesra Dirangkul Bupati Sudewo

Warga Kirim Surat ke KPK

Sebelumnya Kantor Pos Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8/2025) membuka 11 loket pelayanan.

Ribuan warga Pati menggeruduk Kantor Pos untuk mengirimkan surat ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Isi surat mereka seragam, mendesak KPK untuk segera menaikkan status Bupati Pati, Sudewo dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ribuan warga tersebut sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Alun-alun Kabupaten Pati menuju Kantor Pos Pati sejauh kurang lebih satu kilometer.

Kantor Pos Pati terletak di timur Alun-alun Pati dengan jarak 1,1 kilometer.

Gedung Kantor Pos Pati merupakan jajaran gedung bergaya arsitektur Eropa yang dibangun saat Kabupaten Pati jadi pusat administrasi pemerintah Hindia Belanda pada awal 1900-an.

Kantor Pos Pati sendiri letaknya sangat strategis, yakni di jalur Pantai Utara (Pantura).

Secara bergantian, warga masuk untuk mengirimkan surat ke KPK secara mandiri dengan biaya sendiri.

Baca juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Kompak Naik, Ini Rincian Harga UBS, Galeri24 dan Antam Per Gram

Baca juga: Kronologi Bripda MA Lempar Helm ke Pengendara Motor hingga Koma, Keluarga dan Polisi Beda Versi

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com