Baca tanpa iklan
"Karena itulah, dalam kondisi ini, internet dibatasi dulu," lanjut dia.
Lagi pula, Wapres Kalla mengatakan pembatasan akses internet itu hanya khusus pada fitur pengiriman gambar, bukan seluruh fitur percakapan.
"Anda kan tetap bisa berhubungan (melalui) WA (WhatsApp), cuma tidak bisa ada gambarnya. Itu kan untuk menghilangkan hoaks tadi, itu hanya untuk keadaan sementara," kata dia.
Wapres Kalla juga menyoroti pendapat yang mengatakan bahwa pembatasan akses internet ini berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di bumi Papua.
Justru, Kalla menilai, kebijakan tersebut demi melindungi stabilitas perekonomian di Papua.
"Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi? Demo besar-besaran atau satu-dua orang yang mengikuti internet? Kan tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah). Hanya informasi-informasi yang tidak benar itu yang ditahan," kata Kalla.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan banyak pengusaha di wilayahnya yang mengeluh soal pembatasan akses internet.
"Banyak keluhan. Maka, kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas seusai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan PON 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Lukas mengatakan sebenarnya cukup bisa memahami pembatasan internet dilakukan pemerintah, yakni dalam rangka mencegah informasi hoaks di masyarakat Papua.
Ia menilai langkah itu memang ampuh untuk mencegah masyarakat terpapar informasi yang belum jelas kebenarannya.
Namun, Lukas memastikan bahwa kondisi Papua saat ini sudah relatif kondusif sehingga ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses internet.
Baca: Pengamat Migas Ridwan Nyak Baik: Belum Ada Survei Baru Migas Aceh
Baca: Viral Bos Taksi Malaysia Tolak Gojek dan Sebut Indonesia Negara Miskin, Pendiri Big Blue Minta Maaf
Baca: Arus Transportasi Laut Labuhanhaji - Sinabang Kembali Lancar
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Unjuk Rasa di Depan Mabes TNI AD, Mahasiswa Papua Kibarkan Bendera Bintang Kejora"
Penulis : Dean Pahrevi