Gelar Rapat dengan Pemerintah Aceh, Komite III DPD RI Siap Dukung Pariwisata Halal

Gelar Rapat dengan Pemerintah Aceh, Komite III DPD RI Siap Dukung Pariwisata Halal

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 11 anggota Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (12/11/2019). Kedatangan rombongan Komite III DPD RI ini dipimpin oleh ketua Bambang Sutrisno.

Ada sebelas anggota Komite III DPD RI yang hadir, termasuk salah satunya berasal dari Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc.

Kedatangan rombongan DPD RI ini disambut oleh Asisten III Setda Aceh, Bukhari serta para kepala SKPA terkait.

Pertemuan berlangsung secara terbuka sekitar tiga jam. Kedua unsur membahas berbagai persoalan terkait periwisata dan disabilitas di Aceh.

Kedatangan para wakil rakyat dari berbagai provinsi Indonesia ke Aceh kemarin, dalam rangka mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno mengungkapkan, Komite III DPD RI siap mendukung berkembangnya pariwisata halal di Aceh yang sudah dicanangkan selama ini oleh Pemerintah Aceh dan menjadi ikon Bumi Serambi Mekkah.

• HRD: Aceh Masih Butuh Dukungan Besar Untuk Bangun Bidang Infrastruktur

• Saifullah/Fuddin dan Safriadi Kampiun, Ini Daftar Juara Kejuaraan Bulutangkis Antarwartawan Se-Aceh

• Jelang Liga 3 Regional Sumatera, Galacticos Bireuen Mulai Latihan

Selain itu, Komite III DPD RI juga siap melakukan pemberdayaan disabilitas di Aceh.

“Aceh memiliki potensi wisata luar biasa. Apalagi tengah didorong ikon wisata halal. DPD RI mendukung dan mendorong hal ini,” kata Bambang.

Terkait pariwisata, Komite III DPD RI saat ini sedang melakukan pengawasan di setiap daerah di Indonesia, khususnya untuk Aceh, NTT, dan Kalimantan Timur untuk tahap awal kunjungan kerja mereka.

"Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan seperti budaya yang hidup di masyarakat, perekonomian suatu daerah, kelestarian dan mutu lingkungan hidup," katanya.

• Pemkab Aceh Selatan dan Panglima Laot Dukung Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Dengan demikian, harap Bambang, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keseimbangan berbagai unsur sehingga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

"Kita akan memotret apa sebenarnya persoalan yang dihadapi tiap-tiap daerah terkait kepariwisataan. Ini akan kita input dan nantinya akan kita rapat dengan DPR RI dan juga pemerintah," katanya.

Sementara terkait penyandang disabilitas, Bambang Sutrisno mengatakan, undang-undang telah mengamanatkan pelindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas serta kesetaraan perlakuan bagi mereka.