Baca tanpa iklan
Rafli Persoalkan Rendahnya Pupuk Bersubsidi untuk Aceh
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil rakyat Aceh di Komisi VI DPR RI, Rafli mempersoalkan rendahnya subsidi pupuk yang diberikan kepada Aceh hanya 50 ribu ton. Sementara kebutuhan pupuk bersubsidi di Aceh mencapai 350 ribu ton.
"Aceh butuh pupuk bersubsidi 350 ribu ton. Tapi yang diberikan hanya 50 ribu tob. Bagaimana ini? Tanya Rafli dalam nada tinggi dalan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Politisi PKS yang baru saja membuat heboh Senayan dengan ide ekspor ganja, itu juga mempertanyakan jatah produksi pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda." Kapasitas produksi PIM 1 juta ton. Tapi hanya diizinkan berproduksi 300 ribu ton, kenapa begini," tukas Rafli.
Rapat kerja itu dihadiri Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, bersama tiga Dirut BUMN.
Rafli juga mempersoalkan listrik di Aceh yang hidup mati, dan minta PLN mengatasinya demgan baik.
• Begini Cara Polsek Nurussalam Aceh Timur Ringkus Seorang Pengedar Sabu
• Besok, Ujian CPNS di Lhokseumawe Dimulai, BKPSDM Kembali Ingatkan Jangan Sampai Pakai Joki
• Peringati 21 Tahun Tragedi Arakundo, Mahasiswa Sampaikan Empat Tuntutan Saat Demonstrasi
"Kenapa listrik Aceh sampai saat ini masih tergantung dengan Sumut. Saya tidak mengerti. Pikirkan, bertindak dan ambil sikap," tukas Rafli.
Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Aceh, Rafli minta agar di bagian barat selatan Aceh dibangun pembangkit listrik tenaga air yang potensinya sangat besar.
Pada bagian lain pernyataannya, Rafli juha mengingatkan agar dalam dua tahun ini BUMN jangan ada laporan rugi lagi.
"Kalau masih rugi terus, saya mengusulkan melalui Komisi VI sebaiknya negara tidak berbisnis lagi. Stop pemerintah berbisnis," ujarnya.
Dalam raker tersebut, kalangan Komisi VI meminta PLN memberikan persetujuan transparan terkait progres pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Pasalnya, progres proyek pembangunan dianggap tidak signifikan. Bahkan, disinyalir ada proyek pembangunan 6000 MW yang masih jalan ditempat.
"Saya minta PLN buka-bukaan saja dan jangan pikirkan soal pembangunan 6000 MW. Karena sampai hari ini tidak ada kemajuan," kata anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin.
Lebih lanjut Mukhtarudin ingatkan agar masalah pembangkit 6000 MW jangan sampai berimbas untuk pasokan listrik untuk masyarakat.