KIP Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Untuk Sukseskan Pemilu 2024

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Parmas KIP Aceh, Tgk Akmal Abzal kepada Serambi, Minggu (24/7/2022), mengatakan, masa pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024, dimulai sejak 29 Juli hingga 13 Desember 2022.

“Jika kita merujuk pada jadwal di PKPU tersebut, maka dalam satu minggu ke depan, proses perjalanan tahapan di KIP Aceh bisa disebut amatlah krusial, bahkan menjadi titik awal dari segenap tahapan yang ada,” kata Akmal.

Namun demikian, kata Akmal, sampai dengan pergantian Gubernur Aceh dari definitif kepada Pj Gubernur Aceh, KIP Aceh belum mendapat informasi apa pun tentang langkah pemerintah daerah untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) sebagai dukungan kelancaran pesta demokrasi ini.

“Idealnya dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung para pihak dapat berpartisipasi bersama KIP untuk memastikan proses pendaftaran nanti bisa berjalan lancar dan aman,” ujar dia.

Sebagai penyelenggara, Akmal menyebut KIP telah menyurati Forkompinda Aceh tidak lama setelah tahapan dilaunching di KPU RI pada 14 Juni yang lalu.

Dikatakan, hanya Wali Nanggroe Aceh dan Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) yang telah melakukan pertemuan dengan KIP Aceh beberapa hari silam.

Sementara selebihnya belum ada informasi terbaru.

“Sudah saatnya semua kepala daerah, apalagi yang bertindak sebagai Pj Gubernur atau Pj Bupati dan Wali Kota untuk mengagendakan rapat koordinasi dengan penyelenggara di kabupaten/kota masing-masing guna menyerap informasi dan perkembangan persiapan pra-pendaftaran akhir Juli mendatang,” ungkap Tgk Akmal.

Untuk diketahui, KIP Aceh telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama KPU se-Indonesia dan juga Rapat Kerja (Raker) dengan KIP kabupaten/ kota dalam dua bulan terakhir.

Bahkan, KPU RI pada 22-25 Juli 2022, melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh penyelenggara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu tahun 2024.

“Jika kami penyelenggara telah melaksanakan berbagai upaya dalam mematangkan persiapan, bahkan siap untuk memulai pesta rakyat ini, maka sekali lagi kami berharap kepala daerah bahkan Forkompinda bersinergi dengan mengisi perannya masing-masing sesuai tupoksi demi keberlangsungan pemilu berkualitas bagi negeri,” harapnya.

Menurutnya, kesuksesan Pemilu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga dibutuhkan keterlibatan stakeholder terkait sebagai penentu sebuah keberhasilan.

Pj Gubernur Jadwal Bertemu KIP

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebenarnya sudah ada agenda pertemuan dengan beberapa lembaga yang ada di Aceh, termasuk agenda pertemuan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait koordinasi rencana kegiatan tahapan pemilu ke depan.

Namun pertemuan tersebut tertunda karena Pj Gubernur Aceh harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui beberapa kementerian untuk rencana kerja Pemerintah Aceh ke depan.

"Sebenarnya sudah ada rencana pertemuan dengan KIP, tiba-tiba ada agenda ke Jakarta hingga rencana tersebut tertunda," kata Tim Kerja Pj Gubernur, Syukri Rahmat kepada Serambi, Senin (25/7/2022).

Menurut Syukri, Pj Gubernur Achmad Marzuki akan segera melaksanakan pertemuan dengan penyelenggara Pemilu nanti sepulang dari Jakarta.

"Pak Pj Gubernur ingin menghadiri langsung pertemuan penting tersebut dengan didampingi oleh instansi terkait.

Ia berharap KIP bisa bersabar menunggu jadwal pertemuan nanti karena beliau juga baru bekerja selama dua puluh hari di Aceh," ucapnya.

Syukri mengaku Pj Gubernur Aceh sangat berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Aceh bisa berjalan sukses, demokratis, dan damai.

"Beliau mengajak semua stakeholder di Aceh untuk sama-sama mendukung suksesnya agenda Pemilu dan Pilkada di Aceh pada tahun 2024 nanti," tutupnya. (mas)