Akan tetapi peran penyelenggara harus mengambil andil secara lebih sehingga momentum pemilu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, bukan justru menjadi fase perpecahan antar pendukung calon.

Sebagai contoh, kemajuan teknologi (media sosial) berdampak serius terhadap semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Masyarakat rentan cukup mudah termakan isu yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dalam pemilu. Pada akhirnya, masyarakat tersandera kasus hukum akibat salah konsumsi informasi.

KIP Aceh dengan segala perangkat dan sumber daya yang tersedia, harus mengambil bagian ini. Dengan demikian, masyarakat akan mampu dan mendapatkan pengetahuan cukup sebagai pemilih dan mampu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai kontrol publik lima tahun kedepan.

Bagaimana harapan itu semua mampu dilakukan, tentunya dimulai dari proses rekrutmen calon anggota komisioner KIP Aceh yang dilakukan secara transparan dan terbuka dalam setiap tahapan seleksi. Tim Pansel harus tegas menolak beragam intervensi dan kepentingan dalam proses seleksi sehingga nama-nama calon yang akan diserahkan kepada DPRA nanti adalah orangor-orang yang berkualitas dan memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditetapkan.

Publik harus mengawasi proses seleksi ini, baik pada tahapan seleksi oleh tim pansel, maupun pada tahapan uji kelayakan di DPRA sehingga tujuh kursi emput KIP Aceh diisi oleh orang – orang yang memiliki kualitas cukup.

*) PENULIS adalah Pengamat Lingkungan Hidup, dan Politik Sosial

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca tulisan Kyupi Beungoh lainnya di SINI