Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Prof Humam kritik DPRA dan Pemerintah Aceh soal komunikasi ke publik, singgung soal Aceh tanggung beban Rp 1,2 triliun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON).
Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid menyampaikan, pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik.
Termasuk dalam hal ini soal penganggaran dana dari Aceh untuk penyelenggaraan PON yang nilainya fantastis, mencapai Rp 1,2 triliun.
"Dan kalau ini apapun adanya, tolong dikomunikasikan dengan publik gitu. Jadi ini yang terjadi adalah tiba-tiba uang Aceh mau (dipakai untuk PON)," kata Prof Humam dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Rabu (27/9/2023).
Baca juga: Hitung-hitungan Prof Humam Kenapa PA Ganti Pon Yaya Ketua DPRA: Apakah Mereka Mau Cuci Tangan?
Baca juga: Pagi Ini, Cut Bul Diperiksa Polda Aceh atas Laporan Yuni Tunangan Imam Masykur
Ihwal komunikasi yang kurang baik ini lantas menurut Prof Humam menjadi cikal bakal dilengserkannya Pon Yaya dari kursi Ketua DPRA oleh Partai Aceh.
"Ini dugaan saya, apakah cerdas partai Aceh, apakah takut Partai Aceh. Mungkin mereka tidak mau kena getahnya," ungkap Prof Humam.
"Ini akan menjadi hujatan publik yang luar biasa menjelang pileg, jangan sampai ini menjadi dosa yang tak termaafkan, mungkin dugaan saya (kenapa Pon Yaya diganti)," tambahnya.
Keputusan yang diambil PA ini juga menurutnya sebagai penunjukkan sikap dan posisi partai tersebut ke publik.
"Mungkin ini yang membuat Partai Aceh, mungkin mulai ketakutan. Atau Partai Aceh mulai menjelaskan posisinya kepada publik," tambahnya.
Dia juga mengibaratkan APBA yang seperti harta anak yatim ini untuk Aceh, jangan sampai malah digunakan untuk pesta pora.
"Jangan sempat harta anak yatim ini dibuat kenduri gitu, lagi musibah masa uang itu dipakai untuk pesta pora," ucap Prof Humam.
"Saya kira bagi orang aja jauh lebih penting uang itu mengurus kemiskinan dari sebuah pesta hura-hura tak menentu, walaupun namanya PON," tambahnya.
Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh Bantah PON XXI 2024 Aceh Kuras APBA Rp 1,2 Triliun
Baca juga: Usut Dugaan ASN Main Proyek, Jaksa Datangi Ruangan Barjas Setdakab Aceh Tamiang
Menurutnya, bila memang negara tidak punya uang, sebaiknya pemerintah daerah mengkomunikasikan hal itu dengan baik ke publik.