SERAMBINEWS.COM - Pakar ekonomi Aceh, Rustam Effendi, menilai bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memberdayakan UMKM.

Sebab selain sebagai Kepala Pemerintah Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, juga merupakan ketua partai berkuasa, yang memiliki kursi terbanyak di DPR Aceh.

Kepada Serambinews.com, Kamis (17/7/2025), Rustam Effendi menyebutkan, jumlah UMKM di Aceh saat ini sangat signifikan, mencapai 116.273 unit.

Hampir seluruh usahanya masih berbentuk mikro, yaitu 116.190 unit (99,9 persen), dan selebihnya berupa usaha kecil (72 unit) dan usaha menengah (11 unit).

Aceh Besar merupakan daerah yang paling banyak usaha mikronya (14.613 unit), disusul Banda Aceh (12.212 unit). Kemudian ada Bireuen (9.455 unit), Pidie (9.425 unit), dan Aceh Tenggara (9.400 unit).

"Daerah yang masih minim UMKM adalah Simeulue dan Subulussalam," sebutnya.

Keberadaan UMKM ini menurut Rustam, perlu didorong oleh Pemerintah Aceh, mengingat usaha ini berkontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja.

"Di saat daerah ini minim investasi swasta, khususnya yang berbentuk industri berskala besar,"

"Maka fokus terhadap pemberdayaan UMKM adalah strategi yang paling tepat dan logis," ujarnya.

Baca juga: VIDEO - Kisah Sukses UMKM Kue Arafik Sigli: Tembus Ekspor ke Kanada hingga Australia

Baca juga: Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh Buka Peluang Jadi Titik Promosi Pariwisata dan Produk UMKM 

Rustam mengatakan, pilihan strategi dan kebijakan mendorong UMKM ini dapat dilakukan secara simultan, dengan memberi perhatian yang serupa terhadap aktivitas ekonomi kreatif.

Melalui strategi dan kebijakan ini, diyakini akan mampu mengatasi kelangkaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Rustam Effendi menjelaskan, ekonomi Aceh selama ini selalu terperangkap dalam pertumbuhan di bawah 5 persen, atau berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Manfaatkan Pokir Dewan

Menurut Rustam Effendi, strategi penting dan bernilai strategis dalam pemberdayaan UMKM yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah menyediakan akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM dengan skema khusus, persyaratan yang mudah dan ringan.

"Untuk menyediakan pembiayaan yang dapat diakses tersebut tidaklah sulit bagi Gubernur Mualem. Apalagi hal ini memang menjadi misi andalannya di bidang ekonomi," ungkap Rustam.

Mualem, dia katakan, dapat membuat kebijakan khusus dalam politik anggaran. Misalnya, dengan mengetuk 'pintu hati' anggota DPRA untuk menyisihkan anggaran pokir (pokok pikiran) sekitar Rp 2-3 miliar per tahun.

Dengan cara ini, sebutnya, dapat terkumpul anggaran (dana) tidak kurang dari Rp 162 miliar sampai Rp 243 miliar per tahunnya.

Rustam menyampaikan, kedudukan Mualem sebagai Ketua Partai Aceh yang jumlah anggotanya lumayan dominan di parlemen akan memudahkan kebijakan politik anggaran untuk pemberdayaan UMKM kali ini.

Baca juga: Harga TBS Sawit Tingkat PKS di Aceh Selatan Naik Rp 20 Per Kilo, Segini Harganya Kini 17 Juli 2025

Baca juga: VIDEO - Cuaca Buruk, Harga Ikan Tembus Rp 1,5 Juta Per Keranjang

Anggaran yang terkumpul lumayan besar ini kemudian ditempatkan di bank-bank yang ada di daerah, misalnya Bank Aceh dan BSI. Anggaran ini harus dapat diakses oleh semua pelaku UMKM.

"Peran bank-bank ini tidak hanya sebagai channeling atau sekadar sebagai penyalur saja, tapi juga bertindak selaku executing,"

"Dengan demikian, penilaian terhadap permohonan modal usaha oleh pelaku UMKM sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank sendiri, bebas dari unsur-unsur pengganggu seperti memo pejabat, surat katabelece, atau lainnya," jelas Rustam.

Rustam Effendi melanjutkan, untuk menilai apakah penggunaan dana oleh pelaku UMKM itu efektif, maka perlu dibentuk tim monev yang bekerja secara independen dan objektif.

Dana yang dipinjam itu harus dikembalikan dan bersifat revolving fund atau dikembalikan lagi ke bank. Bagi usaha yang serius dan berkmbang, dapat dipertimbangkan untuk ditambah besaran modal usahanya. 

Sebaliknya, bagi yang macet atau tidak dikembalikan, diberi catatan khusus.

Terkait akad pinjaman, selain diteken oleh peminjam dan pihak bank, dapat juga dibubuhkan atau diketahui oleh pihak lain, misalnya keuchik atau kapolsek.

"Jika skema pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM seperti ini, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun-tahun mendatang dapat melewati angka 5 persen setiap tahunnya," demikian Rustam Effendi.(*)

Baca juga: Kapal Tenggelam di Selat Malaka, Ini Daftar Nama ABK yang Selamat dan yang Masih Hilang

Baca juga: Mengenal Kambing Pygmy, Kambing Mungil yang Dimusnahkan Bea Cukai Langsa